Zona Integritas

Indeks Kepuasan Masyarakat

Membentuk ASN LIPI yang Cinta Tanah Air dan Berkinerja Profesional

Jakarta, Humas LIPI. Senin (2/8) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia kembali menyelenggarakan apel pagi virtual. Kegiatan ini sudah untuk kedua kalinya rutin dilaksanakan sejak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan/RB) mengeluarkan arahan terkait pelaksanaan upacara/apel di lingkungan instansi pemerintah,
Pelaksana Harian Kepala LIPI Agus Haryono pun sangat mengapresiasi semangat civitas LIPI dalam pelaksanaan apel yang digelar virtual akibat pandemi COVID19. “Saya lihat peserta semakin banyak, hampir 1000. Apel pagi ini memang dirancang oleh Menteri PAN/RB dalam rangka memelihara rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Ini sangat penting, terlebih kita sebagai ASN,” tutur Agus dalam sambutannya.

Agus menyebut apel pagi ini diharapkan dapat menjadi pengingat akan ideologi negara melalui Pembacaan Pancasila dan tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945. “Dengan harapan kita semakin sadar untuk memperkuat implementasi ideologi Pancasila,” sambung Agus.
Selain itu, Agus menyampaikan bahwa kegiatan rutin seperti ini akan menjadi sarana yang baik untuk mendekatkan koordinasi pimpinan dan seluruh sivitas LIPI. “Momen ini saya rasa sangat efektif untuk memelihara koordinasi pimpinan baik di semua level satuan kerja, biro, maupun pusat penelitian,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Agus pun menyampaikan belasungkawanya atas meninggalnya 12 orang civitas LIPI akibat terpapar COVID19. “Ini merupakan angka yang cukup besar, kita semua tentu merasa kehilangan. Oleh karena itu, kita mendorong untuk betul-betul menjaga protokol kesehatan,” kata Agus.

Dalam situasi pandemi yang berkepanjangan ini, Agus pun mendorong agar civitas LIPI tetap dapat menjalankan kinerja dan penyelenggaran anggaran dengan efektif, efisien, produktif dan inovatif.
“Dengan penghematan anggaran, ini tantangan agar kita berinovasi dan tetap produktif. Juga berpedoman pada core value ASN BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabilitas, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, fan Kolaboratif) dan Bangga Melayani yang diluncurkan pemerintah. Ini sebagai panduan kita dalam berpikir, bertutur, dan berperilaku.” terangnya.

Sekretaris Utama LIPI, Deputi Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIPI, Deputi Ilmu Pengetahuan Hayati LIPI, Deputi Jasa Ilmiah LIPI, yang turut hadir pun menegaskan bahwa dalam lingkup Reformasi Birokrasi, ASN LIPI tetap dituntut profesional berkinerja meski di tengah segala disrupsi pandemi COVID19. (iz)

ELSA, Platform Online Satu Atap Layanan Ilmiah LIPI

Jakarta, Humas LIPI. Sebagai lembaga riset pemerintah, tugas dan fungsi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tidak hanya menjalankan program kerja riset dan inovasi. LIPI juga memiliki tanggung jawab sebagai penyelenggara layanan publik dalam lingkup layanan ilmiah. Fungsi ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan misi LIPI untuk memasyarakatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Layanan ilmiah ini dapat diakses oleh masyarakat luas melalui platform satu atap berbasis online, yaitu e-Layanan Sains atau ELSA.

Seiring dengan praktik Reformasi Birokrasi di lingkungan LIPI, perbaikan dan pengembangan kualitas layanan ilmiah ini pun terus ditingkatkan. Sebelumnya, layanan-layanan LIPI tersebar di unit-unit kerja LIPI. Namun, untuk mempermudah masyarakat, LIPI akhirnya menyediakan ELSA elsa.lipindonesia.com. sebagai layanan satu atap dalam situs web yang lebih komprehensif dan akomodatif.
 

Tampilan Beranda ELSA LIPI
 
Saat ini, ELSA menjadi rumah layanan-layanan publik yang disediakan oleh LIPI. Layanan-layanan tersebut meliputi sarana-prasarana riset dan nonriset, konsultasi ilmiah, bimbingan, kerja sama nasional dan internasional, dan lain-lain. Layanan tersebut pun terbuka untuk pihak internal dan eksternal.
Kategori Layanan LIPI melalui ELSA

 
Sampai tanggal 25 Juni 2021, jumlah layanan yang masuk di ELSA sudah mencapai 1.344 dari 30 unit kerja di lingkungan LIPI. Hampir seluruh sarana prasarana riset pun telah masuk ke dalam ELSA.

Hingga saat ini, penggunaan layanan di ELSA didominasi oleh pihak eksternal dengan rasio 7:1. Selain itu, sebanyak 6.700 pengajuan di ELSA telah membawa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) lebih dari 1,5 miliar rupiah. Sementara itu, para pelaksana layanan pun mendapatkan insentif menggunakan ‘mata uang’ ELSA Poin.
 

Perbandingan Jumlah Pengguna Layanan ELSA
 
ELSA membuat layanan LIPI lebih mudah diakses dan digunakan oleh publik dan pihak internal. Pemanfaatannya memuluskan kerja proses bisnis layanan publik LIPI. Pun melalui ELSA Poin, LIPI berusaha memberikan recognition kepada individu yang melaksanakan layanan. (RB LIPI, ed:iz)

TAPERA untuk Peningkatan Kesejahteraan PNS

Jakarta, Humas LIPI. Dalam rangka mendukung kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pemerintah menelurkan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) yang memang dirancang khusus agar PNS dapat memiliki hunian layak. “Program TAPERA merupakan salah satu komponen pengelolaan sumber daya manusia untuk kesejahteraan PNS agar dapat memiliki rumah tinggal yang layak,” ungkap Heru Santoso dalam Webinar Sosisalisasi dan Penggunaan Portal SITARA (Sistem Informasi Tabungan Perumahan Rakyat), Jum’at (18/6).

Imam Syafi’I Thoha, Direktur Kerja Sama Kepesertaan BP TAPERA, menyampaikan bahwa dasar hukum yang melandasi TAPERA ini adalah UU No.4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang kemudian disempurnakan lagi dengan PP N0.25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan TAPERA. "Jadi berdasarkan UU tersebut, maka siapa saja yang menjadi peserta TAPERA adalah masyarakat yang memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta, sedangkan masyarakat berpenghasilan di bawah minimum juga dapat menjadi peserta," ungkap Imam. Peserta yang berhak mendapatkan pembiayaan TAPERA adalah peserta Tapera (WNI),memiliki kepesertaan 12 bulan, belum memiliki rumah (KPR/BRI) dan gaji UM sebesar Rp 6juta.

Imam menyampaikan banyak manfaat yang dapat diperoleh melalui Program TAPERA ini. “Manfaat pembiayaan perumahan, tabungan purna kerja dan lainnya seperti inovasi benefit Tapera. di sektor perumahan melalui inovasi digital platform HIC (Housing Information Centre),” jelas Imam. 

Namun, untuk kepentingan tersebut diperlukan adanya pemutakhiran data PNS yang bertujuan untuk memverifikasi dan memperbarui data individu PNS sebagai peserta Tapera. "Selain itu, pemutakhiran data juga akan dipergunakan sebagai dasar penentuan list persyaratan dan kriteria pelaksanaan pembiayaan perumahan. Updating data juga akan memudahkan untuk menginformasikan saldo peserta Tapera di Portal Kepesertaan SITARA,” imbuh Imam.

Alur pemutakhiran data dimulai dari pengiriman akses portal kepesertaan, kemudian dilakukan pemutakhiran data oleh pemberi kerja dan selanjutnya pemutakhiran data oleh peserta yang bersangkutan (PNS) dan dilakukan pendaftaran peserta baru. (rdn/ed: mtr, iz)
 

Pemutakhiran Data Mandiri Tingkatkan Kualitas Layanan Manajemen ASN Indonesia

Jakarta, Humas LIPI. Peningkatan kualitas data Aparatur Sipil Negara (ASN) dan terwujudnya satu data Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan kualitas layanan manajemen  ASN. “Ini merupakan pertama kalinya dilakukan dalam konteks pemutakhiran data ASN se-Indonesia dengan dukungan kemajuan bidang IT,” ungkap Heru Santoso, Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia LIPI pada webinar Sosialisasi Pemutakhiran Data Mandiri, pada Senin (14/6). “Berdasarkan PP 11 tahun 2017 yang menyatakan bahwa Badan Kepegawaian Nasional (BKN) bertanggungjawab untuk membuat sistem informasi pegawai se-Indonesia,” lanjut Heru.

Menurut Heru, penyelenggaraan program ini semangatnya berbeda karena kekuatan data menjadi tanggung jawab dari masing-masing pegawai dan bukan tanggung jawab dari Biro Kepegawaian tiap instansi seperti biasanya. “ Hal terpenting adalah dengan pemutakhiran data tersebut akan mempercepat proses administrasi pegawai yang bersangkutan. Jika data tidak update maka akan menghambat admkinistrasi,” tegas Heru.

Pada kesempatan yang sama, Elin Cahyaningsih narasumber dari Badan Kepegawaian Nasional Republik Indonesia ( BKN RI) menjelaskan pemutakhiran data mandiri, merupakan proses peremajaan dan pembaharuan data secara mandiri untuk mewujudkan data yang akurat, terkini , terpadu dan berkualitas guna meningkatkan kualitas layanan manajemen ASN. “Satu data ASN adalah kebijakan tata kelola data dilingkungan BKN dengan menyatukan data yang tersebar di unit kerja untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Elin.

“Tujuan Satu Data ASN adalah meningkatkan kualitas dan integritas data mendukung kebijakan pemerintah di bidang manajemen ASN, juga untuk memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman penyelenggaraan tata kelola data di lingkungan BKN  serta mengatur kelembagaan dan SDM yang kompeten dalam tata kelola data,” lanjut Elin.

Dalam rangka mendukung program ini ada beberapa aplikasi pendukung Pemutakhiran Data Mandiri (PDM), yaitu: (1). My SPAK adalah  aplikasi berbasis teknologi seluler untuk ASN yang terintegrasi dan terhubung secara daring dengan database ASN nasional untuk informasi profil ASN; (2). SIASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi dengan berbasis teknologi yang dituangkan dalam bahasa pemrograman: (3). HELPDESK adalah layanan bantuan terintegrasi yang diperuntukkan bagi pegwai negeri sipil apabila mengalami permasalahan dalam penggunaan aplikasi mobile My SPAK

Dari aplikasi tersebut, Elin menjelaskan ada 4 golongan terdiri : Pengguna, Verifikator, Approval dan Admin. Adapun untuk pengguna aplikasi  PDM adalah  PNS, PPPK dan PPT Non ASN. “Jadi program ini sangat penting untuk dilakukan oleh setiap ASN di Indonesia. Hal ini terkait langsung dengan administrasi dari ASN yang bersangkutan. Sehingga bagi siapa saja ASN yang tidak mengikuti proses PDM ini, maka secara tidak langsung akan berpengaruh pada data ASN,” sebut Elin. Dirinya juga mengatakan kalau ASN tidak melakukan pemutakhiran data sampai batas waktu yang ditentukan, data kepegawaian akan dibekukan sementara sampai ASN yang bersangkutan telah melakukan updating data.

Sebelum menutup acara webinar ini, Heru menegaskan bahwa tidak perlu ada yang ditakutkan, karena personil dari BOSDM LIPI baik yang di pusat maupun di kawasan akan membantu jika dalam proses PDM ini terjadi suatu kendala. Karena BOSDM harus dapat memfasilitasi seluruh pegawai LIPI dalam rangka mendukung kelancaran program PDM ini, tutup Heru. (Rdn/ Ed. mtr)

Membangun Optimisme SDM Manajemen Iptek LIPI dalam Menghadapi Transformasi Lembaga

Jakarta, Humas LIPI. Dengan komitmen kuat melaksanakan Reformasi Birokrasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mendorong seluruh sivitasnya untuk berupaya tetap menciptakan iklim kerja yang produktif. Hal ini dilakukan agar fungsi kerja dan layanan publik LIPI sebagai lembaga riset nasional dapat terus berjalan dengan baik meski di tengah segala tantangan.

Pelaksana Tugas Harian (Plh) Kepala LIPI Agus Haryono menyebut saat ini tantangan yang dihadapi sivitas LIPI bukan hanya pandemi, namun juga transformasi birokrasi yang semakin besar dengan terbentuknya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

“Sekarang transformasinya akan lebih besar, yaitu BRIN yang akan mengkonsolidasikan lembaga litbang dan fungsi litbangjirap di kementerian. saya harap semuanya optimis terhadap perubahan yang terjadi,” ujar Agus dalam acara Townhall Meeting Sekretariat Utama (Settama) LIPI, Senin (7/6). Dirinya menambahkan bahwa pengalaman transformasi birokrasi di lingkungan LIPI yang telah lebih dulu berjalan, hendaknya dapat menjadi penguat dalam menghadapi situasi saat ini.

Terkait hal tersebut, Agus pun mengungkapkan bahwa SDM Iptek memegang peranan penting dalam proses transformasi dan transisi BRIN yang sedang berjalan. “SDM Manajemen Iptek lah yang nantinya menentukan keberhasilan transformasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) baik layanan internal maupun eksternal,” imbuhnya.

Sekretaris Utama LIPI Nur Tri Aries Suestiningtyas yang turut hadir pun menekankan hal yang sama. “Pentingnya konsolidasi dalam transformasi lembaga litbang ke BRIN, yang tentu saja melibatkan SDM Manajemen Iptek,” tuturnya.

Nur mendorong agar perubahan yang terjadi tidak senantiasa menurunkan kinerja sivitas LIPI sebagai pelayan publik. “ASN LIPI harus optimis. Di tengah perubahan yang semakin besar ini, ASN LIPI harus tetap lincah, produktif, dan efisien,” sambung Nur.

Dalam kesempatan yang sama, Heru Santoso, Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia LIPI menekankan pentingnya peningkatan kompetensi profesi sebagai bekal menghadapi perubahan transformasi. “Menghadapi tantangan karir SDM Manajemen Iptek, jangan lupakan purpose value (nilai tujuan), continuous improvement (pengembangan diri yang berkelanjutan), dan customer focus (bekerja sesuai kebutuhan stakeholder),” ujar Heru.
Sementara Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas Mila Kencana menyebut kemampuan beradaptasi dan berinovasi sangat penting untuk dikuasai. “Kita juga harus punya ketangkasan strategi melihat lingkungan sekitar. Selain itu, Suatu perbaikan organisasi tidak bisa dijalankan sendiri oleh manajemen pegawai, tapi juga harus didukung oleh unsur pimpinan,” lanjut Mila.

Melalui acara ini pula, sebagai bagian perjalanan reformasi birokrasi dan apresiasi atas kinerja luar biasa SDM Manajemen Iptek, LIPI memberikan penghargaan Settama Award Pegawai Berprestasi. Penghargaan ini diberikan kepada pegawai manajemen iptek yg dirasa telah memberikan kontribusi dan performa sangat baik selama masa tranformasi LIPI hingga pandemi. Penghargaan yg diberikan terdiri dari dua kategori yaitu, ASN Inspiratif dan ASN the Future Leader. “Dalam ajang RB ini, penghargaan kepada pegawai inspiratif dan future leader diberikan berdasarkan kriteria MENPAN (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara),” kata Nur.

Dari 17 nominasi pegawai dalam kategori ASN Inspiratif, terpilihlah enam pegawai dari enam unit kerja di bawah Settama LIPI. Enam ASN tersebut adalah Muhammad Fadly Suhendra (Balai Media dan Reproduksi), Nurhayati (Inspektorat), Chichi Shinta Laksani (Pusat Pemanfaatan Inovasi Iptek), Danang Heru Prasetya (Biro Pengawas Keuangan), Nurhayati (Biro Umum), Heru Eko Prasetyo (Biro Umum), Rahma Lina (Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia).

Sementara dalam kategori ASN the Future Leader terpilihlah dua pemenang dari sembilan nominasi, yaitu Kusetiawan (Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah) dan Mila Hanifa (Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas). (iz/ ed: drs)
 

Tingkatkan Publikasi Ilmiah Internasional, Invensi dan Inovasi, Hilirisasi Hasil Penelitian, LIPI Gelar Program LIPI Fellowship

Jakarta, Humas LIPI. Sebagaimana tujuan awalnya yaitu untuk meningkatkan kapasitas penelitian berbasis mobilitas sumber daya, maka program LIPI Fellowship didaulat sebagai wadah untuk para kandidat akademisi berkualifikasi Strata 3 (S3) untuk mengasah kemampuan riset sebelum menduduki posisi permanen akademisi.

SDM LIPI didorong terus untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensinya. Bagi mereka yang telah mencapai jenjang S-3 akan didorong untuk memiliki pengalaman pasca-doktoral. Sedangkan bagi mereka yang masih berstatus pendidikan S-1, terbuka lebar peluangnya untuk mengambil pascasarjana maupun program magang di dalam dan luar negeri. Kesempatan ini terbuka tidak hanya untuk SDM Iptek, tetapi juga SDM Manajemen Iptek.

Para pegawai LIPI diharapkan menjadi penghela perubahan secara nasional, tidak hanya untuk aspek penelitian namun juga reformasi birokrasi. Program yang terbuka untuk umum ini merupakan bentuk nyata dari perwujudan visi LIPI yaitu untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa.

Informasi lebih lanjut klik https://s.id/BeritaPusbinLIPIFellowship dan informasi panduan dan persyaratan Program LIPI Fellowship dapat diunduh pada tautan bit.ly/panduanlipifellowship.

Regulasi LIPI tentang Program Penguatan Kapasitas Penelitian Berbasis Mobilitas Sumber Daya Manusia dapat diunduh di https://s.id/PerlemLIPIProgramPenguatanKapasitasSDM

​Peta Jalan Reformasi Birokrasi LIPI 2020-2024 Perkuat Tata Kelola Lembaga Riset

Jakarta, Humas LIPI. Upaya transformasi kelembagaan melalui Reformasi Birokrasi di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) masih terus dijalankan sebagai komitmen mewujudkan tata kelola good governance sebagai lembaga riset nasional berkelas dunia.

“Apa yang kita lakukan selama ini berorientasi pada hal yang riil, konkrit, dan rasional untuk menyelesaikan masalah yang ada di depan mata. Bagaimana LIPI menjadi lembaga riset yang seharusnya, mampu berkompetisi dengan lembaga riset yang lain dalam ranah global di bidang apapun,” terang Kepala LIPI, Laksana Tri Handoko dalam sosialisasi ‘Internalisasi Transformasi LIPI sesuai Road Map Reformasi Birokrasi LIPI 2020-2024’.

Handoko pun mengungkapkan bahwa rekam jejak pelaksanaan reformasi birokrasi LIPI telah banyak memberikan dampak positif, bukan hanya dalam lingkup LIPI melainkan di Kementerian/Lembaga lainnya. “Dalam banyak hal, kita dijadikan benchmark, misalnya,” sebutnya.

Kepala LIPI juga menegaskan proses panjang implementasi reformasi birokrasi LIPI harus terus dijalankan sebaik mungkin meskipun di tengah dinamisnya berbagai perubahan. “Reformasi Birokrasi tahun ini, kita memasuki fase yang paling krusial. Karena kita memasuki fase akhir, dan di tengah konstelasi perubahan kelembagaan secara nasional,” tuturnya. Transformasi reformasi birokrasi LIPI sendiri telah diinisiasi sejak tahun 2019, hingga terbentuklah Peta Jalan Reformasi Birokrasi LIPI 2020 – 2024 sebagai landasan pelaksanaan reformasi birokrasi berkelanjutan.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Utama LIPI Nur Tri Aries Suestiningtyas menjabarkan program perubahan LIPI yang telah berhasil diimplementasikan pada 2020. Program perubahan tersebut antara lain, penyetaraan jabatan dan deeselonisasi; penyatuan gaji serta sentralisasi Barang Milik Negara dan alih daya; integrasi pengelolaan infrastruktur riset; mitigasi pelatihan SDM; pengembangan layanan internal dan eksternal berbasis elektronik; serta beberapa program lainnya.

“Perubahan yang terus menerus diharapkan dapat dilakukan untuk mendukung dan melaksanakan reformasi birokrasi LIPI sesuai roadmap maupun inisiatif lainnya,” ujar Nur.

Ketua Pelaksanaan Reformasi Birokrasi LIPI, Hanif Muslim pun menyampaikan bahwa reformasi birokrasi telah menjadi sebuah kebutuhan untuk memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan yang menjadi salah satu prasyarat utama pembangunan nasional. “Reformasi Birokrasi LIPI akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan. Prioritas berarti setiap instansi akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi,” ujarnya.

​Hanif mengungkapkan, fokus dan prioritas pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi LIPI 2020-2024 yaitu Penyederhanaan Birokrasi (2020), Peningkatan Kualitas SDM IPTEK (2021), Hub Kolaborasi Nasional (2022), Hub Kolaborasi Riset dan Inovasi Internasional (2023), serta LIPI menjadi Lembaga riset terproduktif di regional (2024). Sementara itu, Reformasi Birokrasi LIPI pun terdiri dari beberapa Tugas Kelompok Kerja (Pokja), yaitu Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Organisasi, Tatalaksana, Akuntabilitas Kinerja, Pengawasan, Pelayanan Publik, dan SDM. (iz/ ed: drs)

Kebun Raya Bogor Raih Predikat BAIK dalam Penilaian Layanan Publik KemenpanRB

Jakarta, Humas LIPI. Kebun Raya Bogor yang juga merupakan Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berhasil meraih predikat dengan Kategori B (Baik) dalam Penilaian Layanan Publik 2020 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB). Kebun Raya Bogor memperoleh Nilai Indeks Pelayanan Publik 3.97, raihan ini naik pun daripada tahun sebelumnya.
Pada pengumuman hasil, Selasa (9/3), Kepala LIPI Laksana Tri Handoko menyebut keberhasilan ini tidak terlepas dari pembenahan dan implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan LIPI, termasuk dalam pengelolaan kebun raya. Dirinya menerangkan bahwa pengelolaan kebun raya LIPI di seluruh Indonesia, secara khusus telah dilakukan kemitraan dengan pihak eksternal sebagai operator yang memiliki keahlian di bidangnya.

“Sehingga LIPI dapat fokus pada 2 fungsi utama kebun raya yaitu riset dan konservasi ex-situ. Sedangkan 3 fungsi lain, jasa lingkungan - edukasi - wisata, dilakukan oleh mitra profesional,” ujar Handoko. Perubahan ini telah dapat dirasakan dengan adanya peningkatan kualitas pengelolaan kebun raya LIPI, baik di aspek akuntabilitas maupun layanan ke masyarakat. “Dengan tuntasnya masa peralihan pengelolaan layanan publik ini, diharapkan LIPI dapat mendapatkan predikat yang lebih baik pada 2021,” imbuhnya.

LIPI sendiri telah melakukan perubahan fundamental terkait pengelolaan dan proses bisnis dari seluruh layanan publiknya. Perubahan ini telah diinisiasi pada 2019, dan diimplementasikan secara penuh mulai 2020. Perubahan ini dilakukan dengan melakukan sentralisasi layanan dari sleuruh unit kerja di seluruh Indonesia, serta pelibatan mitra eksternal sebagai operator yang memiliki spesialisasi terkait layanan.

“Sentralisasi akan meningkatkan efisiensi pengelolaan (pelaksanaan, operasional dan pemeliharaan) sehari-hari, serta kapasitas pengembangan ke depan. Sehingga saat ini biaya operasional dan pemeliharaan seluruh infrastruktur dan platform riset, termasuk kebun raya, sudah tidak memakai anggaran rupiah murni dari APBN,” terang Handoko.

Deputi Bidang Layanan Publik KemenpanRB, Diah Natalisa mengungkapkan unit penyelenggara pelayanan publik yang dievaluasi berasal dari 55 Kementerian dan Lembaga. Proses penilaian dilakukan Juli hingga November 2020. Adapun aspek yang dinilai yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi.

“Tahun 2020 merupakan tahun yang unik karena dituntut bertransformasi dan berinovasi dalam memberikan pelayanan dengan menerapkan protokol kesehatan,” tuturnya. (drs, iz)

​Kepala LIPI Sampaikan Basis Filosofi Skema Baru Manajemen Riset

Jakarta. Humas LIPI. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Laksana Tri Handoko menyampaikan apresiasi untuk seluruh pimpinan dan sivitas yang telah merampungkan penilaian kinerja pegawai dan menyusun perencanaan kegiatan 2021.
 
Terkait penilaian kinerja, Handoko mengungkapkan, masih ada beberapa yang tertinggal namun cukup beralasan. “Saya mohon kepala satuan kerja dapat mendiskusikan dengan deputi apabila masih ada yang bermasalah harap segera diperbaiki, dan perlu memperhatikan proses verifikasi terkait capaian kinerja,” tegasnya dalam Forum Komunikasi Pimpinan LIPI, Selasa (23/2).
 
“Interaksi yang ingin dibangun saat ini adalah antar peneliti LIPI dan dengan sivitas akademisi/ calon peneliti dari eksternal,” ujar Handoko. Ia menegaskan, basis filosofi skema baru manajemen riset ini bukan untuk menyediakan pembantu peneliti. “Saya berharap LIPI menjadi hub, ada dinamika dan kreativitas penelitian,” terangnya. “Karena itu kita buka riset asistensi untuk mahasiswa. Kita ingin membentuk kandidat akademisi masa depan. Kita libatkan mereka learning by doing dengan mengikutsertakan riset kita,” papar Handoko. “Syaratnya, mahasiswa aktif yang sedang melakukan tugas akhir dan memiliki topik riset yang sesuai. Apabila mahasiswa tersebut dipandang excellent, bisa diusulkan untuk mendapatkan insentif riset asistensi,” tambahnya
 
“Forum ini terbuka bagi seluruh koordinator sebagai agen perubahan, karena forum ini membahas prosedur kerja Inspektorat, rencana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Audit Kinerja,” tutur Sekretaris Utama LIPI, Nur Tri Aries Suestiningtyas pada saat memberikan pengantar.
 
Nur menambahkan, teknis proses bisnis keuangan dan paparan SPPD online yang disampaikan Inspektorat, diharapkan dapat menjembatani lintas satker terkait perjalanan dinas, aktif 1 Maret 2021. Ia juga mengatakan, sebagai upaya penegakan disiplin PNS terkait kehadiran dan cuti selama pandemi, LIPI sudah membentuk satgas khusus penegakan disiplin PNS.
 
Sebagai informasi, forum komunikasi pimpinan LIPI ini juga di isi oleh pemaparan dari Kepala Satuan Kerja di lingkungan LIPI, antara lain Kepala Inspektorat LIPI yang menyampaikan tentang Audit dan Tujuan Kinerja Penelitian di Lingkungan LIPI, Kepala Biro Umum LIPI yang menyampaikan tentang Operasional Perkantoran Terintegrasi dan Plt. Kepala Pusbindiklat LIPI yang menyampaikan tentang Program Postdoctoral dan Visiting Research Fellow. (drs, dr)

Penguatan Reformasi Birokrasi dalam Tata Kelola Lembaga Riset

Jakarta, Humas LIPI. Saat ini Indonesia berada di tengah gempuran kompetisi dunia yang kian tinggi, baik dalam hal ekonomi hingga perkembangan teknologi dan inovasi. Upaya menghadapi tantangan ini tidak terlepas dari kebutuhan akan sumber daya manusia yang unggul, berkualitas, dan berdaya saing.

Sebagai lembaga penelitian nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah berkomitmen kuat melakukan transformasi kelembagaan dengan menjalankan Reformasi Birokrasi. Ini merupakan bagian untuk berkontribusi secara aktif mendukung tekad pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Sekretaris Utama LIPI, Nur Tri Aries Suestiningtyas menyatakan, LIPI telah banyak melakukan perubahan. “Tatakelola manajemen didorong menjadi efisien dan lincah. Hal ini tidak terlepas dari pembimbingan KemenPANRB,” ungkapnya dalam Exit Meeting Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi 2020 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Selasa (23/2).

“Kami berharap pembinaan dengan metode tailor made (manajemen risiko) karena ini sangat penting untuk lembaga riset.,” ujar Nur. LIPI adalah salah satu dari beberapa lembaga riset yang memiliki karakteristik berbeda. “Manajemen iptek LIPI saat ini sudah tersentral, dari 40 KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) menjadi 4 KPA. Untuk itu, penilaian reformasi birokrasi LIPI dan lembaga riset lainnya lebih tepat bukan pada kuantitas, melainkan kualitas,” tegasnya.
Menurut Nur, para peneliti dan perekayasa harus terus didorong untuk melakukan riset. Transformasi lembaga riset telah mengubah manajemen LIPI kini tidak lagi dikelola di satuan kerja penelitian, tetapi dikelola di sekretariat.

Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II KemenPANRB, Mohammad Averrouce, sependapat bahwa penilaian manajemen di lembaga riset menjalankan reformasi birokrasi bukan menitikberatkan pada kuantitas, melainkan kualitas.

“Dua tahun belakangan ini terlihat transformasi Reformasi Birokrasi di LIPI. Beberapa lembaga riset melakukan reformasi besar-besaran,” sebut Averrouce. Dirinya melihat pentingnya lembaga riset untuk fokus menghasilkan riset-riset yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebab, riset yang baik, akan menjadi input bagi kebijakan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat.
 
“Ini menjadi masukan yang sangat baik bagi kami di KemenPANRB,” tuturnya. “Kolaborasi LIPI dengan  MenPAN juga selama ini baik sekali,” tambahnya. (drs,iz)

Daftar Capaian LIPI Agustus 2019-Agustus 2020

Peningkatan Manajemen Riset di 53 Tahun Usia LIPI

Masa Purnabhakti, Titik Awal Semangat Baru

Reformasi Birokrasi sebagai Kunci Proses Transformasi 53 Tahun LIPI

Peningkatan Reformasi Birokrasi di Satuan Kerja

LIPI Respon Inovasi Tantangan Perubahan dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pelayanan Masyarakat

Jakarta, Humas LIPI. Untuk mewujudkan birokrasi yang adaptif dan dinamis dalam merespon kebutuhan masyarakat di segala situasi dan kondisi, dibutuhkan inovasi dalam merespon tantangan perubahan dan cara-cara baru dalam pemberian layanan. Hal ini sudah dilakukan dengan maksimal oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sejak awal tahun 2020.
 
“LIPI sebagai lembaga penelitian tidak hanya perlu menghasilkan riset yang inovatif dalam merespon pandemi, tapi juga membutuhkan struktur birokrasi yang dinamis, tangkas dan juga Sumber Daya Manusia yang kompetitif, dan siap untuk berubah. Sehingga tujuan pemanfaatan hasil riset untuk masyarakat dan perwujudan pembangunan berbasis iptek dapat diwujudkan dengan tepat dan cepat,” jelas Kepala LIPI, Laksana Tri Handoko, pada pembukaan Webinar Sekretariat Utama LIPI Town Hall Meeting 2020 pada Selasa (11/8).
 
Menurut Handoko, perubahan harus dipimpin oleh sumber daya manusia (SDM) pendukung Iptek. Ia menekankan saat ini LIPI berupaya untuk terus melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan ,dan sumber daya manusia aparatur. “Upaya ini sudah kita lakukan. Perampingan birokrasi yang sampai proses bisnis baru ada di LIPI,” ujar Handoko.

Di lain sisi, pandemi Covid-19 menunjukkan kesiapan LIPI untuk menggunakan pola yang sudah disiapkan. “Di antaranya sudah adanya co-oworking space dan telah tersedianya sistem kerja digital yang baik sehingga kinerja SDM dapat tetap maksimal meski bekerja dari rumah.”

Sekretaris Utama LIPI, Nur Tri Aries Suestiningtyas, menambahkan LIPI pada masa darurat Covid-19 berupaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja melalui proses reformasi birokrasi yang harus terus berjalan. “Berjalannya birokrasi di masa pandemi menunjukkan tentang perlunya keluar dari rutinitas bagi para penyelenggara negara, serta menerapkan pola serta cara baru yang lebih adaptif,” ujar Nur.

Oleh karena itu, melalui penyelenggaraan Sekretariat Utama LIPI Town Hall Meeting 2020, diharapkan dapat memberikan pengayaan materi dan motivasi untuk tetap menghasilkan kinerja prima selama masa pandemi. “Forum komunikasi serupa rencananya akan diadakan lima bulan sekali dengan tujuan untuk menyampaikan aspirasi dan masukan bagi perbaikan kinerja di lingkungan civitas LIPI dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di LIPI,” pungkas Nur. (dnh/ed:sr)
 

Integritas Ilmiah untuk Wujudkan SDM Unggul

Jakarta, Humas LIPI. Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Nur Tri Aries, menegaskan kualitas SDM melalui aktivitas ilmiah sangat diprioritaskan. “Hal ini sesuai dengan Nilai dasar LIPI yang telah di canangkan yaitu ‘integritas ilmiah’, yang artinya pegawai LIPI untuk siap menjaga integritas  dengan mengutamakan komitmen dan kejujuran,” ujarnya pada Koordinasi dan Sosialisasi Program di lingkungan Sekretariat Utama LIPI, pada Senin (7/10) di Jakarta.

Nur menyebutkan bahwa pada tahun 2020 semua layanan Sekretariat Utama LIPI akan terpusat. Dalam kesempatan tersebut, Nur juga menyinggung secara umum tentang pemberlakuan Peraturan LIPI Nomor 11 Tahun 2019 tentang penilaian capaian kinerja, terkait  kehadiran dan waktu  kerja serta pemberlakuan mobile presensi,” tegasnya.

Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia LIPI, Heru Santoso menjelaskan jumlah jam kerja efektif wajib dipenuhi oleh setiap pegawai dalam lima hari kerja setiap minggunya 37,5 jam sesuai ketentuan dari MenPAN. “Berdasarkan regulasi LIPI yang baru telah bergeser aturan pemenuhan jam kerjanya. Semula jam kerja mengikuti aturan Gliding Time beralih ke Flexible Time,” jelasnya. Menurut Heru, pemenuhan jam kerja diperhitungkan secara akumulatif dari kehadiran setiap harinya dalam kurun waktu antara pukul 06.00 WIB s.d pukul 18.00 WIB. Dengan demikian, Heru menyebutkan, pegawai yang melakukan perekaman kehadiran sebelum pukul 06.00 WIB, maka rentang waktu ketika perekaman s.d. pukul 06.00 WIB tidak diperhitungkan sebagai pemenuhan jam kerja efektif. “Begitu pula jika melakukan perekaman saat rentang waktu  setelah pukul 18.00 WIB.,”tegasnya

Plt. Kepala Pusat Dokumentasi dan Data Ilmiah LIPI, Hendro Subagyo menjelaskan pemberlakuan sistem ‘ Mobile Presensi’ sebagai back up  ‘Finger Print’ wajib di terapkan oleh seluruh pegawai LIPI mulai 1 November 2019. Ia menegaskan bahwa hanya satu nomor handphone yang diperkenankan untuk didaftarkan. (mtr/ed:drs)

Lima Satuan Kerja LIPI Diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi

Jakarta, Humas LIPI. Tim penilai Nasional dari Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan desk evaluasi pada lima satuan kerja LIPI, yaitu: Biro Kerjasama, Hukum dan Humas (BKHH);  Balai Media dan Reproduksi (BMR); Pusat Penelitian Biologi, Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Cibodas, dan Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya “Eka Karya” Bali, pada hari Rabu (9/10) di Jakarta.

Gunadi, mewakili Inspektur LIPI, menyatakan kesiapannya untuk tahap evaluasi Reformasi Birokrasi. Dirinya juga menyebutkan bahwa LIPI baru baru ini telah mewujudkan zona integritas (ZI) dengan meraih  predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). “WBK diperoleh Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik, sementara predikat  Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) diperoleh Pusat Konservasi Kebun Raya Bogor dan Kebun Raya Purwodadi," jelasnya.Gunadi menegaskan, ini merupakan  bukti kesungguhan LIPI telah membangun zona integritas dan kali ini telah terpilih lima satuan kerja yang terbaik di lingkungan LIPI, semoga dapat menjadi contoh untuk satuan kerja yang lain.

Dwi Slamet Riyadi dari Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyanggupi usulan lima satuan kerja LIPI untuk penilaian WBK. "LIPI tahun sebelumnya sudah pernah mendapat predikat ZI, jadi sudah ada contoh," jelasnya.Slamet mengatakan, desk evaluasi dilakukan terlebih dahulu untuk memudahkan dilakukan ke tahap survei. "Apabila survei berjalan lancar, baru ditindak lanjuti dengan pengamatan di lapangan," terangnya.

Pada kesempatan terpisah, Plt. Kepala BKHH, Mila Kencana menjelaskan alasan BKHH mencanangkan ZI. “BKHH adalah biro terdepan di LIPI yang melakukan pelayanan publik baik internal maupun eksternal. BKHH merupakan salah satu pokja (kelompok kerja) dalam layanan public,” sebutnya. “Dalam penilaian internal yang dilakukan Inspekstorat yang sudah diajukan mulai tahun 2017 sampai dengan 2019 terjadi peningkatan. Pada tahun 2017 nilai BKHH adalah 71,46 tentunya dengan beberapa catatan yang diperlukan untuk perbaikan kedepan, sehingga di tahun 2019 ini, nilai yang diperoleh yaitu 82,96,” papar Mila.

Pelaksana RB ZI LIPI Press, Risma Wahyu Hartiningsih, menyampaikan bahwa LIPI Press sudah melakukan ZI di tahun 2015, dan ada perbaikan pencanangan dokumentasi ZI di tahun 2016.” Tahun 2017, kami mulai masuk di RB Menpan. Tahun 2018, kami sudah mengikuti visitasi, dan tahun ini masih diusulkan, dan semoga harapannya terus berlanjut,” tuturnya.  (dsa,mtr/ ed:drs)

Implementasi Jadi Kunci Sosialisasi Reformasi Birokrasi LIPI

Jakarta, Humas LIPI. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) melakukan kunjungan ke kantor Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) di Jakarta, pada Selasa (1/10). Adapaun tujuan kunjungan tersebut adalah untuk memaparkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi LIPI. Kepala LIPI, Laksana Tri Handoko, menyambut baik kunjungan dari Kemenpan-RB dan secara terbuka mendengar evaluasi yang diberikan. “Segala masukan dan evaluasi kita gunakan untuk perbaikan. Perubahan adalah hal yang biasa, proses perubahan bisnis menciptakan sinergi lewat efektivitas dan efisiensi,” ujar Handoko. Menurut Handoko, seluruh sivitas LIPI siap menghadapi perubahan yang ada. “Bentuk sosialisasi yang bagus adalah implemetasi di semua level. LIPI sudah siap dengan perubahan yang ada dan yang akan datang.” 

Sekretaris Utama LIPI, Nur Tri Arie Suestiningtyas, juga sepaham dengan Handoko. Ia menyebutkan internalisasi ke seluruh level sangat diperlukan, terutama melalui program yang sifatnya dalam koordinasi dan forum-forum informal. Hal ini juga ditujukan untuk membuka lebih banyak ruang dialog. "Meningkatkan kinerja Eselon I menjadi fokus utama, karena perubahan dimulai dari level paling atas," ujar Nur. Dirinya menuturkan bahwa kunci dari perubahan bisnis di LIPI ada di sinergi antara peneliti dan pelayanan internal. “Reformasi Birokrasi di LIPI adalah perubahan proses bisnis penelitian, melakukan program yang sinergis dalam aktivitas penelitian, serta adaptasi pelayanan internal.” 

Asistan Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Kementerian PAN RB, Nadimah memaparkan beberapa evaluasi yang perlu dilakukan LIPI. Di antaranya adalah sinergi dan kolaborasi antar unit untuk menunjang nilai strategis."LIPI perlu memetakan hasil pelaksanaan perbaikan dan sarana pelaksanaan RB," ujar Nadimah.  Sementara itu hasil survey keterikatan kerja, LIPI memperoleh nilai 5 dari skala 6. Keterikatan kerja, berhubungan dengan kesiapan perubahan, ini menunjukkan bahwa LIPI adaptif terhadap perubahan yg terjadi. (sr/ed: fz)

Pokja Layanan Publik Matangkan Mekanisme Reward dan Punishment LIPI

Keterlibatan Semua Pegawai jadi Kunci Keberhasilan Zona Integritas

Bogor, Humas LIPI.  Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. “Keterlibatan seluruh jajaran dalam pelaksanaan ZI sangat diperlukan mengingat peran seluruh jajaran tidak boleh semata-mata dibebankan kepada tim ZI terpilih di setiap satker,” ujar Plt. Kepala Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya LIPI, R. Hendrian dalam kegiatan Sosialisasi dan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan ZI Biro Kerja Sama, Hukum dan Humas LIPI  2019 pada Jumat (12/7) di Bogor.

Hendrian menjelaskan Kebun Raya Purwodadi adalah  salah satu satker LIPI yang telah berhasil membangun Zona Integritas hingga memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi/WBK (2016) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani/WBBM (2017) serta mampu menerapkan sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2015 dalam setiap aktivitas kesehariannya. “Kunci dari keberhasilan pelaksanaan ZI ada pada kepemimpinan) dan keterlibatan. Selain itu, diperlukan komitmen dalam melaksanakan ZI,” ujar Hendrian.

Deni Hidayat, auditor dari Inspektorat LIPI menjelaskan, ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi (RB), khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. (fz)

Internalisasi RB LIPI tahun 2019

Jakarta, Humas LIPI. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melaksanakan Program Internalisasi Reformasi Birokrasi yang dimulai tanggal 17 Mei 2019 – 24 Mei 2019 di kampus LIPI wilayah Bogor, Jakarta, Serpong dan Bandung. Kegiatan ini sebagai sarana agar Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di lingkungan LIPI mengetahui dan memahami arah kebijakan Reformasi Birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan/unit kerja masing-masing. Acara yang dibuka langsung oleh Kepala LIPI, Laksana Tri Handoko.

“Pegawai LIPI sebagai ASN sudah dan harus wajib mewakafkan kebebasan dalam taraf tertentu, hal ini karena semua yang ada di lembaga adalah milik masyarakat dengan sehingga apa yang diputuskan oleh negara harus dilakukan oleh LIPI,” ujar Handoko. Dirinya juga meminta kepala satuan kerja LIPI untuk proaktif mencari tahu kebijakan apa yang ada, membaca dan mencari tau permasalahan yang ada serta memberikan solusi dari permasalahan tersebut.

Acara internalisasi ini dilanjutkan dengan penyampaian laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi LIPI ditahun 2018 yang disampaikan oleh Nur Tri Aries Suestiningtyas selaku Sekretaris Utama LIPI. “Di tahun 2019 ini amanat  dari Kementerian PANRB bahwa pelaksanaan RB di LIPI sudah tidak lagi hanya sebatas pemenuhan dokumen,” ujar Nur. Dirinya meminta pelaksanan RB di LIPI harus dapat mengukur kinerja pegawai LIPI yang sesungguhnya dengan didukung dengan sistem penilaian berbasis elektronik.

Rahmi Lestari Helmi selaku ketua Pokja Manajemen Perubahan menjelaskan bahwa pokja MP sedikit berbeda dengan pokja RB lainnya karena lebih bersifat intangiblw. “Reformasi Birokrasi berkaitan erat dengan agen perubahan, dimana diharapkan Kepala LIPI menjadi Change Sponsor dan model dari agen perubahan untuk itu diperlukan komunikasi dan harmonisasi serta sinergisitas bersama”ujarnya.

Pemaparan terakhir disampaikan oleh Hiskia selaku Inspektur LIPI yang menjelaskan bahwa PMPRB 2.0 hanya ada 3 tahap dimana tahap pertama dilakukan oleh LIPI yang akan dilakukan oleh Sestama LIPI, sedangkan PMPRB 2.5 memiliki 4 tahapan dimana tahap pertama dari kedeputian menginput data untuk dilakukan penilaian ke Inspektorat, selanjutnya tahap kedua dilakukan penilaian dari instansi ke instansi dan tahap ketiga adalah Sestama melakukan submit ke Kementerian PANRB. Dalam acara ini pula, Inspektur LIPI menyampaikan hasil PMPRB LIPI mendapat nilai 97,25 dimana pengungkit 54,07 dan hasil 43,18 namun setelah dikembalikan ke Sestama dan direview nilai LIPI menjadi 86,77 yang selanjutnya akan disubmit ke KemenPANRB. Untuk masing-masing kedeputian memiliki nilai pengungkit sebagai berikut : Jasil 33,40%, Kedeputian IPH 33,42%, Kedeputian IPK 32,99%, Kedeputian IPSK 29,40%, Kedeputian IPT 33,01%, Sestama 34,29%.

Sederhanakan Birokrasi, LIPI Terapkan Deeselonisasi

Tingkatkan Pelayanan Publik: Kebun Raya Bogor LIPI dievaluasi oleh Kemenpan RB

PPID Dituntut Tak Hanya Merespon Informasi

Bogor, Humas LIPI. Keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan amanat dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tetang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai bagian dari badan publik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sejak tahun 2010 telah melaksanakan ketentuan dalam undang-undang tersebut dengan menunjuk PPID yang dibantu PPID di kawasan-kawasan satuan kerja LIPI. “Setiap tahun LIPI berupaya meningkatkan pelayanan informasi kepada publik. Dengan perkembangan teknologi yang ada, maka PPID saat ini tidak hanya dituntut untuk hanya merespon permohonan namun juga mampu mengantisipasi kemungkinan munculnya sengketa-sengketa informasi,” ujar Sekretaris Utama LIPI, Nur Tri Aries pada Rabu (19/6) di Bogor, Jawa Barat.

Nur menjelaskan, pada Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia pada tahun lalu, LIPI mendapat predikat Menuju Informatif dengan nilai 86,69 dari 39 badan publik yang berpartisipasi dalam kategori Lembaga Negara & Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Total badan publik yang dinilai berjumlah 460 badan publik yang terdiri dari Kementerian, Lembaga Negara & Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi, Badan Usaha Milik Negara, dan Partai Politik. “Kami berharap tahun ini skornya bisa meningkat lagi,” ujarnya.

Ketua Komisi Informasi Pusat RI, Gede Narayana mengungkapkan keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme tata pemerintahan yang terbuka. “Sebagai negara demokrasi makan prinsip keterbukaan informasi mesti dijalankan meski ditiap-tiap negara berbeda penerapannya,” jelas Gede.

Menurut Gede, sebagai badan publik LIPI harus transparan karena semua kegiatan LIPI dibiayai dan berimplikasi kepada publik. “LIPI harus menghadirkan semua data kecuali informasi yang dikecualikan,” tutupnya. (fz)

Survei RB LIPI