Resiko, Bencana dan Modernitas di Jepang: Sebuah Lesson Learned bagi Indonesia

Industrialisasi telah menempatkan Jepang sebagai salah satu negara maju di Asia yang dapat disejajarkan dengan negara barat. Salah satu faktor keberhasilan industrialisasi di Jepang adalah penguasaan teknologi tinggi seperti pemanfaatan nuklir sebagai sumber energi. Keterbatasan sumberdaya energi mendorong Jepang untuk mengembangkan teknologi nuklir sehingga dapat menjaga ketersediaan sumber energi yang diperlukan bagi pembangunan sektor industri. Meskipun masyarakat Jepang pernah mengalami trauma terhadap bom atom nuklir yang menghantam Kota Hiroshima dan Nagasakai pada tahun 1945, Pemerintah Jepang telah berhasil membangun citra nuklir sebagai energi yang aman, bersih dan dapat diandalkan. Pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pertama berhasil dibangun pada tahun 1960an di Tokai, Ibaraki Perfecture, dan kemudian diikuti oleh pembangunan 54 PLTN lainnya diberbagai wilayah di Jepang. Energi nuklir telah menyumbang sekitar 30% dari produksi energi yang dihasilkan.

Pada tanggal 11 Maret 2011, gempa berkekuatan 9 skala richter menghantam wilayah pantai di Tohoku dan diikuti oleh gelombang tsunami. Terjadinya tiga bencana sekaligus yang kemudian dikenal sebagai bencana 3/11 menjadi bencana terbesar sepanjang sejarah Jepang. Bencana tersebut setidaknya telah mengakibatkan 15.879 orang meninggal dunia, 2.700 orang hilang dan 6.132 luka-luka. Kecelakaan reaktor nuklir Fukushima memaksa setidaknya 157.000 penduduk di sekitar PLTN Fukushima harus meninggalkan tempat tinggalnya akibat tingginya paparan radiasi nuklir. Kota Okuma, Futaba, Tamioka, dan Namie menjadi daerah terlarang karena tingkat kontaminasinya sangat tinggi yakni 1000 kBq/m2 hingga lebih dari 3000 kBq/ m2.

Bencana 3/11 di Jepang menjadi hal yang menarik dipelajari karena bencana alam (gempa dan tsunami) terjadi bersamaan dengan bencana teknologi. Bencana 3/11 berdampak luas pada aspek sosial masyarakat. Teknologi nuklir sebagai simbol modernitas Jepang mulai dipertanyakan oleh publik Jepang. Sebagian besar masyarakat Jepang menuntut dihentikannya pengoperasional PLTN. Di sisi lain, Jepang menghadapi keterbatasan sumberdaya energi untuk memenuhi kebutuhan energi yang semakin meningkat.