Sejarah Perbatasan di Asia Tenggara: Mengupas Pengelolaan Perbatasan Di Vietnam

Pasar Modern “Persahabatan” di  Lang Son, Perbatasan Vietnam -Tiongkok (Dok/Pribadi)

 

Pengantar

Perbatasan negara-negara di Asia Tenggara, baik darat, laut maupun udara, di satu sisi bisa menjadi faktor penting perekat hubungan harmonis antara dua negara yang berbatasan, namun di sisi lain bisa menjadi penyebab renggangnya hubungan bilateral dua negara. Bahkan, tidak jarang terjadinya keretakan hubungan karena persoalan perbatasan bisa bermuara pada konflik berkepanjangan dan bentrokan senjata. Sampai kini tita masih bisa melihat  bagaimana Tiongkok dan  empat  negara Asia Tenggara, yaitu Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam, saling klaim tentang batas laut di Laut Tiongkok Selatan. Dalam hal ini bahkan Indonesia pun iku terseret ketika Tiongkok menerapakan  nine-dash line untuk mengklaim batas wilayah lautnya di Laut Tiongkok Selatan.

Dalam sejarah perbatasan Asia Tenggara, khususya batas daratan, kita bisa melihat bagaimana kawasan ini sering mengalami pasang surut karena persolan garis batas. Masih segar dalam ingatan kita bagaimana bentrokan bersenjata antara Thailand dan Kamboja pada tahun 2011 terjadi karena persoalan perebutan Preah Vihear yang terletak di perbatasan kedua negara. Hubungan Indonesia dan Malaysia pun sering pasang surut karena persoalan perbatasan. Sejarah kelam tercatat dalam historiografi perbatasan Indonesia pada tahun 2002 ketika Indonesia kehilangan wilayah Sipadan dan Ligitan yang sejak tahun 1969 menjadi rebutan kedua negara. Persoalan perbatasan di Camar Bulan, Tanjung Datu, dan Pulau Sebatik hingga kini juga masih menjadi duri dalam hubungan Indonesia - Malaysia.

Untuk mengantisipasi timbulnya berbagai konflik di wilayah perbatasan, tidak mengherankan jika negara-negara di kawasan Asia Tenggara sejak dekade 1990an memberi perhatian lebih serius untuk menjaga kedaulatan wilayahnya melalui pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan. Salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang gencar dalam membangun dan mengelola perbatasannya secara berkelanjutan adalah Vietnam. Mengapa Vietnam antusias dan serius dalam membangun dan mengelola perbatasannya? Tulisan pendek ini mencoba untuk memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut.

 

Sekilas Sejarah Perbatasan di Asia Tenggara

Perbatasan di Asia Tenggara secara tradisional awalnya dipahami bukan sebagai garis batas yang tertuang dalam peta seperti yang kita kenal saat ini, melainkan dimaknai sebagai titik akhir di mana ada manusia yang tinggal (Ubonwan Yoosuk: 2013: 921-929). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika secara historis perbatasan di Asia Tenggara dulu masih merupakan kawasan abu-abu, orang bebas tinggal di situ tanpa memikirkan garis batas imaginer yang secara politik akhirnya bisa memisahkan mereka.

Batas-batas wilayah antarnegara Asia Tenggara yang ada saat ini pada umumnya merupakan “hasil kesepakatan” antara para kolonialis Barat. Secara tegas Eric Tagliacozzo (2005: 29) menyatakan hal itu sebagai berikut:

“Di negara-negara Asia Tenggara, batas-batas negara modern “dibentuk” oleh para kolonialis. Di daratan Asia Tenggara, contohnya,  Inggris dan Perancis sepakat untuk menciptakan sistem demarkasi perbatasan secara jelas untuk mengontrol wilayah-wilayah kekuasaan mereka. Selain itu, Perancis dan Belanda juga menyetujui sebuah perjanjian yang disepakati tahun 1871 untuk membagi Selat Malaka menjadi dua sebagai batas pemisah wilayah kekuasaan antara dua negara kolonial tersebut.”

Pendapat Tagliacozzo tersebut diamini oleh James Clad (2011: 4) yang mengatakan bahwa perbatasan di negara-negara Asia Tenggara saat ini merupakan hasil tawar-menawar kekuatan politik para kolonialis. Lebih lanjut Clad mengungkapkan bahwa di antara negara-negara di Asia Tenggara, hanya Thailand (dulu bernama Siam) yang batas-batas negaranya tidak ditentukan oleh para kolonialis. Hal ini karena Thailand mampu mempertahankan perspektif lokal nya dalam menentukan batas wilayahnya dari tekanan kekuasaan Perancis di Indochina dan Inggris di Burma.

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan global, perbatasan menjadi penting tidak hanya karena secara politik berfungsi sebagai tanda kedaulatan sebuah negara, tetapi juga menjadi jembatan yang menghubungkan dua negara yang berbatasan. Wilson dan Jonan (1998) mengatakan bahwa pada masa lalu perbatasan menjadi penghalang pergerakan orang, barang, dan jasa, namun kini perbatasan bisa menjadi penanda hubungan yang baik dengan negara tetangga sekaligus sebagai penanda kekuasaan suatu negara.

Mengingat fungsi strategis perbatasan sebagai ujung tombak hubungan dua negara yang saling berbatasan, sejak akhir tahun 1990an negara-negara Asia Tenggara meningkatkan perhatiannya terhadap perbatasan. Bahkan, perbatasan tidak lagi dipandang sebagai pintu belakang negara (backyard of the country) tetapi diposisikan sebagai pintu depan negara (fronyt yard of the country). Dari sini bisa kita lihat dinamika sejarah perbatasan di Asia Tenggara, dari area abu-abu hingga adanya kesadaran dan keinginan negara-negara di kawasan tersebut untuk untuk membangun perbatasan tidak hanya dalam konteks resolusi konflik, tetapi juga penegakan hukum, penguatan hubungan sosial budaya, serta pembangunan dan kerja sama ekonomi di perbatasan. 

Oleh karena itu tidak mengherankan jika saat ini banyak perbatasan di negara-negara di Asia Tenggara menjadi lokus kerja sama dan pusat pertumbuhan ekonomi, seperti perbatasan Mae Sai-Tachileck (Thailand - Myanmar),  Nong Khai-Vientiane (Thailand - Laos),  Poipet - Aranyaprathet (Kamboja - Thailand), Lao Bao - Densavanh (Vietnam - Laos), Johor (Malaysia) - Singapura, Entikong - Tebedu (Kalimantan Barat, Indonesia - Sarawak, Malaysia),  Aruk - Biawak (Kalimantan Barat, Indonesia - Sarawak, Malaysia), dan sebagainya.

 

Pengelolaan Perbatasan di Vietnam

Vietnam merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang terakhir terlepas dari peperangan yang menghancurkan berbagai infrastruktur fisik dan perekonomian di hampir seluruh wilayah negeri sosialis tersebut, sehingga mengakibatkan kemiskinan dan kelaparan di mana-mana. Namun, Vietnam juga dikenal dengan keberhasilannya membangun dan membenahi negeri dari kehancuran perang secara relatif cepat. Salah satu faktor penting dibalik cepatnya Vietnam bangkit dari keterpurukan akibat perang berkepanjangan adalah konsep “membangun dari pinggir.” Dalam konteks ini, membangun dan mengelola wilayah perbatasan merupakan salah satu prioritas utama untuk menghidupkan perekonomian sekaligus menjaga kedaulatan wilayahnya pasca perang.

Konsep membangun dari pinggir ini diawali dengan keluarnya kebijakan membangun zona ekonomi baru (Khu Kinh Tế Mới)  di perbatasan  pasca berakhirnya Perang Vietnam pada tahun 1975. Shiraishi (2013: 143) mengatakan bahwa  pada tahun 1975 pemerintah Vietnam mengirimkan orang Kinh dari Distrik  Phong, Provinsi Quang Tri,  ke perbatasan Lao Bao untuk membangun zona ekonomi baru.  Program ini bertujuan untuk membangun dan menjaga perbatasan, sekaligus persebaran penduduk. Kebijakan ini terus berlanjut hingga kini dan diterapkan di berbagai titik perbatasan strategis di Vietnam, meskipun namanya sedikit berubah menjadi zona ekonomi khusus, zona ekonomi perbatasan, dan/atau zona ekonomi gerbang perbatasan. Menurut Bui (2019: 88) pembangunan zona ekonomi perbatasan bertujuan untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur wilayah perbatasan,  menghubungkan kawasan perbatasan dengan wilayah lain, sehingga  akan mampu meningkatkan taraf hidup penduduk perbatasan melalui promosi investasi dan perdagangan di perbatasan. Lebih lanjut Bui mengatakan bahwa sampai tahun 2015, setidaknya sudah ada 18 zona ekonomi perbatasan di Vietnam.

Kesuksesan pilot project pembangunan dan pengelolaan perbatasan di perbatasan Lao Bao pada tahun 1975, yang kemudian semakin meluas diterapkan di titik-titik perbatasan strategis di Vietnam, seperti Lang Son, Mong Cai, Lai Chau, Sa Dec, Binh Long, dan sebagainya, tidak terlepas dari peranan kebijakan Đổi Mới  (Renovasi atau Pembaruan) yang diluncurkan pada tahun 1986. Kebijakan ini mendorong Vietnam semakin terbuka dengan dunia luar dan berorientasi pasar, sehingga perbatasan sebagai pintu gerbang negara semakin mendapatkan prioritas pembangunan dalam kerangka kerjasama dengan negara tetangga.

Salah satu keberhasilan pengelolaan perbatasan di Vietnam yang sangat signifikan adalah adanya perubahan mindset tentang perbatasan Vietnam dari “medan peperangan menjadi zona kerja sama (from Battlefield to Cooperation Zone).” Hal ini bisa dimaklumi bahwa sebagain besar kawasan perbatasan di Vietnam pada masa lalu merupakan lokasi medan perang yang kemudian secara brilian dijadikan sebagai pilot project pembangunan ekonomi dan lokasi persebaran penduduk. Selain itu, perbatasan di Vietnam juga dikelola dengan tagline “menghapus rintangan, menciptakan peluang” yang maknanya bahwa perbatasan bukanlah rintangan dalam hubungan dengan negara tetangga, tetapi peluang yang harus dimaksimalkan untuk kerja sama kedua negara khususnya dan kerj asama regional ASEAN pada umumnya. Tidak heran jika beberapa perbatasan strategis Vietnam seperti Lao Bao, Mong Cai, Lang Son, An Giang dan sebagainya terhubung dengan koridor ekonomi regional semacam East-West Economic Corridor dan  North-South Economic Corridor.

Strategi pengelolaan perbatasan yang tepat dengan membangun zona-zona ekonomi khusus perbatasan, menjalin hubungan kerja sama dengan negara tetangga, serta menghubungkan titik-titik perbatasan potensial dan strategis dengan koridor ekonomi regional telah mampu menjadikan Vietnam sebagai salah satu hub rantai perekonomian yang penting di antara negara-negara ASEAN. Secara khusus, pengelolaan perbatasan Vietnam yang efektif dan tepat pada akhirnya menjadi salah satu faktor penting negara sosialis ini bangkit dari ketertinggalan dan bahkan kini pertumbuhan ekonominya berada dalam jajaran depan di antara negara-negara Asia Tenggara.

 

Penutup

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa grand design pengelolaan perbatasan di Vietnam dimulai dengan fokus pada pengembangan zona ekonomi khusus di perbatasan yang ditujukan untuk mendukung kerja sama ekonomi regional di perbatasan Vietnam dengan negara lain. Artinya bahwa dalam mengelola perbatasannya Vietnam berorientasi pada kerja sama dengan negara-negara tetangganya. Selain itu, dalam mengelola perbatasan Vietnam telah berhasil merubah paradigma perbatasan dari cost center  menjadi profit center dengan menekankan perbatasan sebagai kawasan pusat pertumbuhan ekonomi dan kerja sama.

 

 

Referensi

Clad, James. 2011. “Delineation and Borders in Southeast Asia”, in The Borderlands of Southeast Asia: Geopolitics, Terrorism, and Globalization¸ edited by James Clad, Sean M. McDonald, and Bruce Vaughn. Washington: Defense University Press.

Shiraisi, Masaya. 2013. “East-West Economic Corridor: Lao Bảo -Dansavanh Border” in Masami Ishida (ed.), Border Economies in the Greater Mekong Sub-region. GBR: Palgrave Macmillan.

Tagliacozzo, Eric. 2005. Secret Trades, Porous Borders. Smuggling and States along a Southeast Asian Frontier, 1865-1915. New Haven and London: Yale University Press.

Tam, Bui Thi Minh. 2019. “SEZ Development in Cambodia, Thailand and Vietnam and the Regional Value Chains,” dalam  Daisuke Hiratsuka, EEC Development and Transport Facilitations Measures in Thailand and the Development Strategies by the Neighboring Countries. BRC Research Report, Bangkok Research Center, JETRO Bangkok/IDE-JETRO, 2019.

Wilson, Thomas  M. dan Hasting Donnan (eds.). 1998. Border Identities: Nation and States at International Frontiers. Cambridge: Cambridge University Press.

Yoosuk, Ubonwan. 2013. “The Preah Vihear Temple: Roots of Thailand-Cambodia Border Dispute” in International Journal of Asian Social Sciences, 3:4 (2013):921-929.