Siswa Sekolah Bahasa dalam Mobilitas Pelajar Internasional ke Jepang: Antara Potensi dan Kerentanan

Kasus Pelajar yang “Menghilang”

Pada pertengahan tahun 2019, publik Jepang dikejutkan oleh penemuan kasus “hilangnya” sekitar 1.600 pelajar internasional yang saat itu masih berstatus sebagai mahasiswa aktif di salah satu universitas swasta di Tokyo. Pihak universitas sendiri memberi keterangan bahwa mereka tidak tahu soal keberadaan ribuan orang pelajar ini dan mengaku bahwa mereka kehilangan jejaknya selama tiga tahun terakhir.

Pelajar yang “menghilang” ini mayoritas berstatus sebagai mahasiswa non-gelar di universitas tersebut dan merupakan lulusan Sekolah Bahasa Jepang (Nihongo Gakkou, selanjutnya ditulis “sekolah bahasa”) di Jepang. Yang menjadi permasalahan, meskipun mereka telah belajar bahasa Jepang selama satu sampai dua tahun di sekolah bahasa, kemampuan bahasa Jepang mereka masih belum cukup untuk bisa memahami materi perkuliahan di tingkat universitas. Hal ini membuat mereka tidak bisa masuk ke program gelar S1 reguler dan berakhir di program non-gelar sebagai undergraduate research students (gakubu kenkyuusei). Dengan kemampuan bahasa yang masih terbatas, para pelajar ini kesulitan untuk mengikuti perkuliahan, berangsur-angsur berhenti menghadiri kelas, dan mulai menghilang dari pantauan universitas (NHK, 2019).

Hasil penyidikan kemudian mengungkap bahwa universitas tersebut memang sangat bergantung pada uang sekolah yang dibayarkan oleh para pelajar internasional ini sehingga tidak ada pilihan lain selain menerima siswa dalam jumlah besar. Namun demikian, pihak universitas dinilai mengabaikan pendidikan para siswanya. Beberapa pengamat juga mengkritik dan menilai bahwa universitas tersebut telah lalai dalam memonitor siswanya, di samping isu lain seperti terlalu banyaknya jumlah pelajar internasional yang mereka terima tadi.

Kasus hilangnya ribuan pelajar ini mencerminkan permasalahan yang sejak satu dekade terakhir mulai muncul di institusi pendidikan tinggi (terutama swasta) di Jepang yang mulai kekurangan calon siswa sebagai akibat dari populasi domestik yang semakin menurun. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan disfungsi dari sekolah bahasa Jepang sebagai institusi yang, menurut Sato, Breaden, & Funai (2020), keberadaannya berimplikasi pada dan berkaitan dengan institusi pendidikan tinggi Jepang. Dari sini dapat diketahui bahwa sekolah bahasa menempati posisi yang strategis dalam konteks pendidikan tinggi dan mobilitas pelajar internasional ke Jepang, termasuk di dalamnya pelajar Indonesia. Oleh karena itu, posisi siswa sekolah bahasa di Jepang juga menjadi sangat penting untuk dilihat oleh stakeholder terkait, termasuk pemerintah Indonesia dan calon pelajar internasional dari Indonesia sendiri.

 

Pelajar Internasional di Jepang dalam Angka

Pada bulan Juli 2008, Perdana Menteri Jepang saat itu, Fukuda Yasuo, mencanangkan sebuah program yang disebut sebagai “the 300,000 International Students Plan”, (Yonezawa, 2014). Program ini sebenarnya merupakan versi upgrade dari rencana semula oleh Perdana Menteri Nakasone di tahun 1983 yang hanya menarget 100.000 orang pelajar internasional. Dengan target yang baru ini, Pemerintah Jepang fokus untuk mendatangkan 300.000 pelajar internasional sampai dengan tahun 2020 dan ini semua merupakan bagian dari strategi besar Jepang untuk membuka diri kepada dunia (MEXT, 2008). Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi Jepang (MEXT, 2008), program ini sangat krusial mengingat kedatangan pelajar asing akan diikuti oleh potensi mobilitas manusia, perputaran ekonomi, dan peredaran informasi antara Jepang dan wilayah di sekitarnya. Selain itu, dari sudut pandang jangka panjang, pelajar internasional ini juga berpeluang besar menjadi sumber tenaga kerja potensial bagi pasar tenaga kerja Jepang (Hennings & Mintz, 2015; Liu-Farrer, 2011).

 

Gambar 1. Jumlah Pelajar Internasional di Jepang s.d. Tahun 2020 (Sumber: JASSO, 2021)

 

Sepuluh tahun berjalan, program tersebut membuahkan hasil. Berdasarkan data dari JASSO (2021), pada tahun 2019, terdapat 312.214 pelajar internasional yang sedang menempuh studi di berbagai institusi pendidikan di Jepang. Namun dengan adanya pandemi COVID-19 yang membatasi mobilitas antarnegara, angka tersebut turun cukup signifikan menjadi 279.597 pada tahun 2020. Pelajar Indonesia di Jepang sendiri berjumlah 6.756 pada tahun 2019 dan turun pada tahun 2020 menjadi 6.199 orang. Dengan angka ini, Indonesia menempati peringkat ke-enam dengan jumlah pelajar internasional terbesar di Jepang, di bawah Cina, Vietnam, Nepal, Korea Selatan, dan Taiwan. Di antara keseluruhan pelajar Indonesia di Jepang tersebut, terdapat 1.067 pelajar yang berstatus sebagai siswa di sekolah bahasa, dari total 60.814 orang pelajar internasional sekolah bahasa.

 

Siswa Sekolah Bahasa di Jepang: Siapa dan Bagaimana

Siswa sekolah bahasa umumnya berasal dari berbagai latar belakang pendidikan dan pekerjaan, seperti, lulusan SMA, lulusan universitas (S1/S2), atau mereka yang sudah memiliki pengalaman kerja sebelumnya. Biasanya mereka menjadikan sekolah bahasa sebagai batu loncatan untuk melanjutkan pendidikan (S1/S2) atau bekerja di Jepang bagi yang sudah lulus universitas di negara asal. Menurut data dari JASSO (dikutip dari Sato et al., 2020), lebih dari 60% pelajar internasional yang belajar di institusi pendidikan tinggi Jepang adalah lulusan atau pernah belajar di sekolah bahasa. Di sinilah sekolah bahasa berperan penting untuk membentuk kemampuan bahasa Jepang yang dibutuhkan untuk belajar di universitas atau untuk bekerja.

 

Gambar 2. Pelajar internasional dalam perjalanan menuju ke sekolah bahasa.
(Foto: Dokumentasi pribadi; Tokyo, 19 September 2018, 07:08 JST)

 

Selain latar belakang akademik yang bervariasi, siswa sekolah bahasa juga memiliki kemampuan finansial yang beragam. Umumnya, calon siswa sekolah bahasa datang ke Jepang atas biaya sendiri (privately financed) dan untuk bisa mendapatkan visa pelajar Jepang, di samping harus sudah diterima dan terdaftar (enrolled) sebagai siswa di salah satu institusi pendidikan di Jepang (termasuk sekolah bahasa), mereka juga wajib mempunyai penjamin yang memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk membiayai kebutuhan mereka selama studi. Permasalahan muncul ketika calon siswa yang bersangkutan ataupun penjaminnya tidak memiliki kemampuan finansial yang baik. Mereka seringkali harus berhutang di awal untuk dapat berangkat ke Jepang. Sebagian besar dari mereka bahkan datang ke Jepang dengan motivasi untuk bekerja sambil belajar (hatarakinagara manabu gakusei), seperti yang ada di kasus pelajar dari Vietnam dan Nepal (lihat Sato, 2016).

Calon pelajar sekolah bahasa dari Cina dan Vietnam (lihat Liu-Farrer & Tran, 2019) bahkan rela membayar mahal di muka. Mereka terpaksa menggunakan jasa broker untuk membantu memberangkatkan mereka ke Jepang sebagai siswa sekolah bahasa. Satu orang calon pelajar dari Vietnam, misalnya, bisa menghabiskan sekitar USD 10.000 s.d. 18.000 untuk biaya keberangkatan yang mencakup biaya sekolah tahun pertama, tiket pesawat, asrama untuk 3-6 bulan pertama, biaya jasa pengurusan, biaya pelatihan bahasa Jepang di Vietnam, dan lain-lain (Liu-Farrer & Tran, 2019).

Dengan tingginya biaya yang dikeluarkan di muka, tidak mengherankan apabila banyak dari mereka yang terpaksa harus bekerja part-time (yang jumlah jam kerjanya sering kali melebihi aturan) untuk membayar hutang dan menutupi kebutuhan sehari-hari selama di Jepang hingga pada akhirnya mereka mengorbankan studi dan menghilang dari pantauan sekolah/institusi pendidikan. Faktor-faktor inilah, terutama faktor finansial, yang ada bahkan sejak sebelum keberangkatan mereka, yang sangat berpengaruh dalam membentuk kondisi kehidupan para siswa sekolah bahasa di Jepang. Mereka yang sejak awal mempunyai masalah finansial cenderung memiliki kerentanan yang tinggi.

 

Mobilitas Siswa Sekolah Bahasa dan Peran Pemerintah Indonesia

Saat ini, terdapat 1.067 orang Indonesia yang berstatus sebagai siswa sekolah bahasa, atau sekitar 17.2% dari total keseluruhan pelajar Indonesia di Jepang yang berjumlah 6.199 orang. Jumlah ini cukup signifikan sehingga sangat penting untuk melihat trajektori mereka sebagai bagian dari mobilitas pelajar Indonesia di Jepang. Data JASSO (2019) menyebut sekitar 80% lulusan sekolah bahasa memutuskan melanjutkan studi di institusi pendidikan tinggi Jepang, sementara 12% pulang ke negara asalnya dan 6% sisanya memperoleh pekerjaan tetap dan bekerja di Jepang.

Untuk kasus Indonesia, sampai saat ini dan sejauh data yang penulis dapatkan, belum banyak tersedia data mengenai trajektori pendidikan dan karier serta mobilitas pelajar Indonesia yang berstatus sebagai siswa sekolah bahasa di Jepang, termasuk kondisi sebelum kedatangan mereka ke Jepang. Data kualitatif yang dimiliki penulis menunjukkan bahwa siswa sekolah bahasa dari Indonesia, sama seperti halnya dari negara lain, berangkat atas biaya sendiri dan mempunyai orientasi sesuai data JASSO di atas, yaitu, antara melanjutkan studi ke jenjang universitas atau bekerja di Jepang. Untuk data statistik, sampai saat ini penulis belum menemukan data yang terkait dan hal ini perlu ditindaklanjuti.

Pemerintah Indonesia melalui KBRI Tokyo atau instansi terkait di dalam negeri perlu mulai menaruh perhatian kepada kelompok ini, bukan hanya karena jumlah mereka yang cukup besar, tetapi juga terkait adanya faktor-faktor yang menyebabkan mereka menjadi rentan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Para siswa sekolah bahasa di Jepang, termasuk pelajar Indonesia, yang mayoritas datang atas biaya sendiri, sangat berpotensi untuk menjadi kelompok rentan di Jepang, terutama di masa pandemi seperti saat ini, sehingga perlu mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah.

Pemerintah Indonesia perlu mulai melakukan pendataan dan membuat database yang baik soal status tinggal para pelajar di Indonesia. Pendataan bisa dimulai dari singkronisasi data yang dimiliki KBRI Tokyo dan Kementerian Hukum Jepang (MOJ), dan apabila memungkinkan, perlu dilengkapi dengan data kualitatif di luar angka statistic, seperti kondisi pra-studi di Jepang, motivasi studi di Jepang, dan rencana pascastudi. Pendataan jumlah dan status izin tinggal pelajar sekolah bahasa ini, dan juga pelajar Indonesia lain di Jepang secara umum, sangat penting sebagai dasar untuk mengetahui trajektori pendidikan dan karier serta mobilitas mereka mengingat para pelajar sekolah bahasa ini berpotensi besar untuk tetap tinggal di Jepang setelah lulus dari sekolah bahasa dan beralih menjadi mahasiswa regular S1 atau S2 atau berkarier menjadi pekerja atau bahkan membuka bisnis sendiri di Jepang.

Dengan adanya perhatian dan monitoring yang baik dari Pemerintah Indonesia, diharapkan tidak akan ada kejadian buruk yang berkaitan dengan para pelajar Indonesia di Jepang, khususnya siswa sekolah bahasa, seperti yang terjadi beberapa tahun silam. Selain itu, perhatian ini juga berperan penting untuk menghindarkan mereka dari kerentanan dan memaksimalkan segala potensi yang dimiliki oleh para pelajar ini. Usaha memaksimalkan potensi pelajar Indonesia di Jepang, dan juga di negara lain, dapat berangkat dan dimulai dari memahami trajektori pendidikan dan karier serta mobilitas mereka. (firman.budianto@brin.go.id)

 

Referensi

Hennings, M., & Mintz, S. (2015). Japan’s Measures to Attract International Students and the Impact of Student Mobility on the Labor Market. Journal of International and Advanced Japanese Studies, 7, 241–251.

JASSO. (2019). Heisei 29 nendo gaikokujin ryūgakusei shinro jōkyō gakuijuyo jōkyō chōsa kekka [Survey results on course completion and career paths of international students in FY2017https://www.jasso.go.jp/about/statistics/intl_student_d/data18.html

JASSO. (2021). 2020 (Reiwa 2) nendo gaikokujinryūgakusei zaiseki jōkyō chōsakekka [2020 (Reiwa 2) foreign student enrollment status survey resultshttps://www.studyinjapan.go.jp/ja/_mt/2021/04/date2020z.pdf

Liu-Farrer, G. (2011). Labour Migration from China to Japan: International Students, Transnational Migrants. London: Routledge.

Liu-Farrer, G., & Tran, A. H. (2019). Bridging the Institutional Gaps: International Education as a Migration Industry. International Migration, 57(3), 235–249. https://doi.org/10.1111/imig.12543

MEXT. (2008). Outline of the Student Exchange System: Study in Japan and Abroad. Retrieved June 12, 2016, from http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/081210/001.pdf

NHK. (2019). Ryūgakusei ga “manabenai” 30mannin keikaku no kage de [International students who “can’t study”: in the shadows of the 300,000 international students policyhttps://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4300/index.html

Sato, Y. (2016). Betonamu-jin, Neparu-jin ryūgakusei no tokugei to zōka no haikei: Rikurūto to ukeire ni atatte no ryūiten (Characteristics and Push-Pull Factors of Vietnamese and Nepalese Students: Points to be Kept in Mind in Their Recruitment and Acceptance). Ryūgaku Kōryū, 63, 12–23.

Sato, Y., Breaden, J., & Funai, T. (2020). Nihongo Gakkō : The Functions and Dysfunctions of Japanese Language Institutes in Japan. Japanese Studies, 1–20. https://doi.org/10.1080/10371397.2020.1822160

Yonezawa, A. (2014). Japan’s Challenge of Fostering “Global Human Resources”: Policy Debates and Prectices. Japan Labor Review, 11(2), 37–52.