Mengulas Peran Strategis Beras di Negara Vietnam
Foto: Unsplash.com
Beras yang disebut juga sebagai white gold adalah pangan utama bagi setengah populasi di dunia ini, terutama di kawasan Asia. Tiga negara produsen dan pengekspor beras terbesar di dunia adalah India, Thailand, dan Vietnam. Dibandingkan dengan India dan Thailand, beras di Vietnam lebih menarik untuk dibahas karena diwarnai oleh banyak perubahan dalam sejarah yang menyebabkan peralihan peran yang cukup signifikan dari komoditas ini dari satu waktu ke waktu yang lain. Peran pertama yang dimainkan adalah sebagai alat ketahanan pangan nasional. Dari abad ke -19 hingga abad ke-20, masyarakat Vietnam terus berada dalam keadaan kelaparan sebagai akibat dari peperangan demi peperangan yang dialami. Kolonialisasi Perancis yang berkuasa sejak tahun 1840-an hingga pertengahan periode 1900-an, turut menggiring Vietnam masuk ke dalam kancah Perang Dunia II (PD II) walaupun tidak secara langsung. PD II yang ditambah dengan bencana alam di negara tersebut membuat lahan-lahan pertanian menjadi rusak. Akibatnya Vietnam mengalami kelaparan terbesar dalam sejarahnya dimana terdapat kurang lebih dua juta orang di Vietnam bagian utara menderita kelaparan (Hirschman, 1995: 783). Seusai Perang Dunia II, yaitu dari tahun 1946 sampai dengan tahun 1954, terjadi perjuangan perebutan kekuasaan dari kolonialis Perancis oleh pasukan nasionalis yang dipimpin oleh the Viet Minh (Hirschman, 1995: 788). Pertempuran berakhir dengan kemenangan pasukan Viet Minh pada tahun 1954, yang sekaligus mengakhiri eksistensi Perancis di negara tersebut.
Berakhirnya kolonialisasi Perancis tidak serta merta mengakhiri kelaparan di Vietnam. Ketidakstabilan politik masih terus berlanjut akibat adanya perbedaan keinginan antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Pemerintahan bentukkan Amerika Serikat di Vietnam Selatan menolak pemilu untuk menyatukan negara. Perlawanan terhadap rezim Vietnam Selatan oleh pemerintah Vietnam Utara dan para pendukungnya di Vietnam Selatan kemudian ‘memaksa’ Amerika Serikat untuk melancarkan agresi militer yang didukung oleh Korea Selatan, Thailand, Australia, dan Selandia Baru (Hirschman, 1995: 789). Sementara itu Vietnam Utara didukung oleh Cina dan Uni Soviet. Akhirnya, perjanjian damai antara Vietnam Utara dan Amerika Serikat disepakati pada tahun 1973, dan perang antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan berakhir pada tahun 1975 dengan direbutnya kota Saigon oleh Vietnam Utara. Reunifikasi antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan terjadi setahun kemudian, yaitu di tahun 1976 (Hirschman, 1995: 789). Perang dan konflik kekerasan yang terjadi selama lebih dari dua dekade tersebut telah menyebabkan kerugian yang besar, sepertinya hancurnya infrastruktur dan ekonomi negara, dan tentunya kelaparan.
Pasca reunifikasi adalah babak baru bagi negara Vietnam, namun kelaparan masih saja menghantui dan menjadi isu besar bagi negara. Sepanjang tahun 1976 dan 1985, krisis ekonomi melanda Vietnam yang disebabkan oleh inefisiensi penerapan sistem ekonomi. Negara ini mengalami inflasi yang mencapai lebih dari 700 persen menyebabkan mahalnya harga kebutuhan pokok bagi masyarakat. Akibatnya, pemerintah harus mengimpor pangan, khususnya beras dalam jumlah yang banyak dari negara lain. Keadaan di dalam negeri yang semakin memburuk tersebut kemudian memaksa pemerintah Vietnam untuk melancarkan renovasi besar-besaran yang dikenal dengan Đổi Mới pada akhir tahun 1986. Dengan diterapkannya Đổi Mới, pemerintah membanting stir sistem perekonomian negara, yaitu dari sistem ekonomi negara yang terpusat (centrally-planned economy) ke sistem ekonomi yang berorientasi pasar (market-oriented economy). Tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.
Pelaksanaan Đổi Mới dilakukan di semua sektor, utamanya sektor pertanian padi karena beras merupakan makanan utama rakyat Vietnam. Berbagai pembangunan di sektor pertanian mulai dilakukan secara intensif dengan orientasi untuk meningkatkan produksi pertanian, misalnya dengan mengimplementasikan kembali Green Revolution yang sebenarnya telah diterapkan di awal periode 1970-an (Le Coq, Dufumier, dan Trebuil, 2001: 8). Selain Green Revolution, pemerintah pun melakukan reformasi lahan pertanian dan perbaikan irigasi. Tekat dan kerja keras tersebut membuahkan hasil yang memuaskan. Penggenjotan sektor pertanian padi membuat produksi beras melimpah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan beras masyarakat dan menjaga ketahanan pangan dalam negeri. Jumlah masyarakat yang kelaparan pun menurun secara signifikan.
Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan produksi beras yang terus bertambah membuat pemerintah Vietnam terus mengurangi jumlah impor beras setiap tahunnya. Ketika surplus beras semakin banyak, Vietnam mulai mengekspor berasnya ke manca negara. Kali pertama Vietnam melakukan ekspor beras yaitu di tahun 1989. Sejak saat itu, beras tidak hanya menyandang predikat sebagai alat ketahanan pangan, tetapi juga sebagai komoditas perdagangan negara. Kurang dari 10 tahun berikutnya, Vietnam dapat meningkatkan ekspor beras sebanyak 3 kali lipat (IRRI, 2010). Keuntungan nilai yang didapat dari ekspor beras membuat pemerintah Vietnam semakin menaruh perhatian lebih pada pertanian padi untuk semakin memaksimalkan produksi berasnya. Berbagai strategi dilakukan, mulai dari intensifikasi pertanian padi (Nguyen, 2017: 5), perbaikan tata kelola lahan pertanian, penambahan infrastruktur pertanian, sampai dengan pemberian akses kepada petani untuk mendapatkan modal dan input pertanian (Nguyen dan Grote, 2004: 22). Hasilnya luar biasa. Vietnam dapat bersaing dengan India dan Thailand serta menempatkan dirinya di posisi ketiga sebagai pengekspor beras dunia (Nguyen, 2017:6).
Lalu, bagaimana peran yang dimainkan beras saat ini di Vietnam? Terdapat dua peristiwa penting bagi Vietnam dalam dua tahun belakangan ini, yaitu kesepakatan perdagangan antara Vietnam dan Uni Eropa (European Union- Vietnam Free Trade Agreement/EVFTA) dan pandemi Covid-19. EVFTA yang ditandatangani pada pertengahan tahun 2019, secara umum memberikan kesempatan untuk meningkatkan aktivitas perdagangan bagi kedua pihak melalui penghapusan tarif sebesar 99%, pengurangan hambatan regulasi, dan penambahan jumlah pasar. Khususnya untuk beras, EVFTA memberikan harga yang kompetitif bagi beras Vietnam dengan dihilangkannya pajak ekspor beras Vietnam ke UE hingga 0%, dan sekaligus juga mengurangi hambatan impor bagi pembeli-pembeli di UE. Dampaknya adalah terjadi penambahan pangsa pasar beras Vietnam di UE sebanyak 2,4% yang berkorelasi positif terhadap peningkatan permintaan beras sebesar tiga kali lipat dari volume di tahun sebelumnya (Lee, 2020).
Peristiwa penting yang kedua adalah pandemi Covid-19. Saat ini dunia sedang dilanda pandemi Covid-19. Kekacauan yang terjadi akibat meledaknya pandemi ini di semester pertama tahun 2020 mengakibatkan kepanikan di hampir semua negara akan terjadinya kekurangan pangan. Negara-negara pengimpor pangan berlomba-lomba menambah permintaan impor mereka, sedangkan negara produsen banyak yang menahan ekspor mereka ke negara lain. Masing-masing melakukan ini untuk menjaga stabilitas keamanan pangan di dalam negeri. Kondisi ini tentu memicu terjadi kontraksi kenaikan harga pangan, tidak terkecuali beras. Vietnam sebagai negara produsen beras dengan jeli melihat ini sebagai peluang. Negara ini memang sempat menghentikan ekspor berasnya pada bulan Maret 2020, tetapi itu tidak berlangsung lama. Berselang satu bulan kemudian, pemerintah Vietnam mencabut pelarangan ekspor beras dan memperbolehkan eksportir dalam negeri untuk mengekspor beras tanpa limitasi kuota ke manca negara (Global Trade Alert, 2020). Kepercayaan diri Vietnam untuk kembali mengekspor beras disebabkan oleh stabilitas produksi beras yang tinggi, ketercukupan stok pangan di dalam negeri, serta kecilnya angka penularan dan kematian akibat Covid-19 di Vietnam. Baik EVFTA maupun pandemi Covid-19, keduanya merupakan peristiwa penting yang tidak hanya memberikan keuntungan secara ekonomi, tetapi juga membawa peralihan peran beras di Vietnam ke arah yang lebih besar, yaitu sebagai komoditas pertanian yang strategis dalam perdagangan internasional.
Referensi
Global Trade Alert. 2020. “Vietnam Temporary Export Ban on Rice Lifted with Export Quota in Response to the COVID-19 Pandemic”. ().
Hirschman, Charles, et.al., 1995. “Vietnamese Casualities During the American War: A New Estimate”. Population and Development Review.
IRRI, 2010. “Rice in Vietnam”,().
Le Coq, J.F., M. Dufumier, dan G. Trebuil, 2001. History of Rice Production in the Mekong Delta. The Third Euroseas Conference-London. September the 6th-8th 2001. ().
Lee, Jin Woo. (2020). “Vietnamese rice prices rise amidst strong demand from the pandemic and EVFTA”. (
Nguyen, Hoa dan Ulrike Grote, 2004. “Agricultural Policies in Vietnam: Producer Support Estimates, 1986-2002”. MITD Discussion Paper No. 79. International Food Policy Research Institute.
Nguyen, Tin Hong. 2017. “An Overview of Agricultural Pollution in Vietnam: The Crops Sector.” Prepared for the World Bank, Washington, DC.
