Langkah Afrika Mencegah COVID-19: Menghindari Kerentanan Masyarakat dan Negara (Edisi Khusus COVID-19, Bagian 10)
Polisi di Uganda menertibkan para pedagang di jalan raya (bbc.com/AFP)
Hingga pertengahan April 2020, penyebaran pandemi COVID-19 di Benua Afrika diberitakan tidak sebesar Eropa maupun Amerika. Bahkan pada awal tahun sejak terbawa dari China lewat mobilitas manusia lintas benua, virus ini masuk ke Afrika lebih lambat dari prediksi global (Dzulfaroh, 2020). Namun, kondisi tersebut dianggap tidak akan bertahan lama. Dengan angka konfirmasi yang masih terus meningkat, Afrika diramalkan akan menjadi titik krisis kesehatan wabah COVID-19 berikutnya. Dugaan ini sebelumnya diperkuat dengan kenyataan bahwa kapasitas negara-negara di Afrika cukup terbatas untuk melakukan tes cepat ke masyarakatnya secara masif. Artinya, Afrika bisa terjebak dengan kasus yang tidak terdeteksi atau bahkan tidak dilaporkan, yang kemudian berdampak pada kepastian tingkat penyebaran virus.
Kini melalui dukungan World Health Organization (WHO) dan berbagai tangan-tangan global berupa bantuan alat uji serta pedoman pelatihan kepada para tenaga medis, berbagai negara di Afrika sedang mempercepat pendeteksian penularan. Seiringan dengan hal itu, negara-negara di Afrika mengambil tindakan otoriter yang cepat. Sejumlah negara merilis kebijakan lockdown atau pengendalian pergerakan orang dan memberlakukan jam malam, seperti di Afrika Selatan, Rwanda, Kenya, Zimbabwe, Uganda, Senegal, Ghana, Malawi, Mauritius, Nigeria, dan lain sebagainya. Dalam beberapa sudut pandang, kebijakan cepat negara-negara tersebut dianggap terburu-buru tanpa perencanaan darurat mengingat dampak ekonomi dan sosial akan sangat mengancam Afrika. Namun, seakan belajar dari pengalaman terpukul menghadapi epidemi virus Ebola pada 2013–2016, sekaligus menjadi benua yang masih berjuang melawan malnutrisi, malaria, HIV, TBC, dan kolera, langkah cepat Afrika ini dipandang sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19, untuk juga menghindari berbagai kerentanan negaranya.
Kerentanan Afrika
COVID-19 berpotensi menyebabkan ribuan kematian di negara yang bahkan memiliki peralatan lengkap dan tenaga medis terlatih, salah satunya akibat kelebihan kapasitas pasien. Sebagai benua dengan kesiapan fasilitas kesehatan terendah di dunia, bahkan tidak meratanya akses masyarakat terhadap bantuan medis, menujukkan bahwa kebijakan lockdown yang diambil banyak negara di Afrika adalah bentuk pencegahan atas kekhawatiran ketidakseimbangan jumlah pasien dengan kapasitas pelayanan kesehatan yang mampu dijamin negara. Afrika Selatan yang menjadi salah satu negara dengan sistem kesehatan publik terbaik di Afrika pun hanya memiliki kurang dari 1.000 tempat tidur untuk unit perawatan intensif (Burke and Okiror, 2020). Jumlah yang jauh dari cukup jika melihat populasinya yang mencapai 58 juta penduduk. Bahkan di Kenya hanya memiliki 155 tempat tidur isolasi untuk 50 juta penduduknya (Manan, 2020). Rapuhnya sistem kesehatan di Afrika, termasuk terbatasnya sumber daya tenaga medis, tentu akan sangat mengancam masyarakat jika wabah tidak dapat dikontrol. Seakan menyadari hal tersebut, pemerintah bertindak lebih awal dalam mengambil kebijakan lockdown untuk menekan penyebaran COVID-19 sebelum menimbulkan lebih banyak konsekuensi akibat kerentanan mereka sendiri.
Sementara itu, terlepas dari virus baru yang muncul berisiko menyebar dengan cepat, hingga kini Afrika masih berjuang menekan tingginya prevalensi malnutrisi, malaria, kolera, HIV, dan TBC. Meski COVID-19 sangat rentan bagi para lanjut usia, sejumlah negara di Afrika mencatat bahwa 3–10 persen populasi orang dewasanya mengidap HIV (Manan, 2020). Tidak dimungkiri kondisi ini menjadi kerentanan masyarakat Afrika yang terus melekat. Artinya, COVID-19 di Afrika bukan hanya mengancam para orang tua, namun juga orang dewasa tersebut dan kelompok rentan yang sistem kekebalan tubuhnya telah terganggu akibat endemi lain. Dari pengalaman Afrika menghadapi Ebola sendiri, belasan ribu penduduk meninggal, sebagian besar dari mereka karena tidak tertangani medis dengan baik. Pengalaman ini tentu tidak ingin diulang pemerintah lewat COVID-19. Pencegahan secara tegas melalui kebijakan lockdown pun terkesan sebagai pilihan yang paling bisa diambil oleh negara.
Di sisi lain, melihat banyaknya titik slum area di berbagai negara Afrika, kebijakan cepat mengenai pembatasan sebagian besar aktivitas sehari-hari masyarakat menjadi cukup relevan. Pada lingkungan padat penduduk dengan tingkat kebersihan yang buruk bahkan kurangnya air bersih tersebut, physical distancing atau mengubah perilaku hidup sehat, sangat tidak mungkin dilakukan (Wittek, 2020). Ditambah fasilitas dasar seperti kakus tidak mencukupi, sehingga memaksa mereka untuk saling berbagi. Artinya, jika salah seorang dari mereka menjadi pembawa virus, cukup mudah memperkirakan bahwa seluruh penduduk dalam satu lingkungan tersebut akan tertular. Kondisi ini tentu sangat mengancam Afrika, mengingat slum area adalah juga rumah bagi hampir 43 persen populasi di benua ini (Smith, 2020), bahkan sebagian besar tenaga kerja di perkotaan tinggal di area tersebut. Kerentanan masyarakat ini lagi-lagi hanya dapat dilindungi oleh pemerintah melalui kebijakan keras untuk melakukan pembatasan mobilitas.
Langkah Afrika dan Dampak Kemanusiaan
Kerentanan berbagai negara dan masyarakat Afrika di atas, terlihat dihindari oleh sejumlah pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan cepat dan tegas. Lockdown, jam malam, pembatasan aktivitas sehari-hari masyarakat, dan larangan berada di luar rumah, diimbau dengan sangat keras. Kasus di banyak negara, pemerintah mengerahkan polisi dan tentara militer untuk menyisir setiap area, memastikan seluruh penduduk menaati peraturan. Di Afrika Selatan, dengan menggunakan tongkat pukul dan cambuk, polisi mengejar banyak penduduk yang masih berada di tepi jalan, bahkan tidak segan memukul mereka (Wittek, 2020). Di Kenya yang memberlakukan jam malam, polisi mengarahkan gas air mata, peluru karet, bahkan pistol ke penduduk yang masih didapati keluar rumah. Kerasnya langkah Afrika ini tergambarkan lewat pemberitaan seorang anak 13 tahun di Mathare, timur Nairobi, meninggal setelah tertembak oleh polisi yang sedang bertugas hanya karena berdiri di balkon rumah keluarganya pada jam malam (Odula, 2020). Sebuah peristiwa pelanggaran kemanusiaan yang diakui polisi sebagai “stray bullet” atau peluru nyasar ini, menimbulkan peringatan dari para aktivis hak asasi manusia di Afrika kepada pemerintah Kenya.
Dalam kondisi lockdown, persoalan kemanusiaan di Afrika justru semakin terasa. Pembatasan akses transportasi telah menghentikan bantuan logistik dari banyak lembaga donor kepada kelompok masyarakat ekonomi bawah. Anak-anak kos yang bersekolah di ibu kota bahkan tidak dapat kembali ke kampung halamannya, sehingga terjebak tanpa bantuan persediaan pangan (Wittek, 2020). Layanan kesehatan masyarakat pun dibatasi hanya untuk membeli obat. Sementara di Afrika secara keseluruhan yang sebagian besar perekonomiannya ditopang oleh sektor informal, dipaksa untuk dihentikan tanpa jaminan pengamanan finansial oleh pemerintah (Smith, 2020). Tidak adanya perlindungan ekonomi ini bahkan membuat sebagian pekerja di sektor lain masih harus ke kantor dengan mengandalkan alat transportasi publik. Namun, terpaksa terlantar akibat pembatasan penumpang, sehingga lagi-lagi menjadi korban kekerasan aparat keamanan. Hal ini menjadi persoalan yang perlu dicatat oleh pemerintah karena kasus kelaparan bahkan kekerasan justru bisa saja terus meningkat tanpa perlu menunggu wabah COVID-19 meluas di Afrika. Artinya, ketika di benua lain penduduknya rentan karena terancam virus, penduduk di Afrika bisa semakin rentan karena dampak kebijakan pemerintah menangani virus tersebut. Pengalaman saat Ebola menyerang Afrika pun tentu tidak ingin terulang, di mana banyak pula kematian tambahan akibat kelaparan dan pembatasan fasilitas kesehatan.
Upaya negara-negara di Afrika dalam menekan penyebaran COVID-19 yang justru melahirkan dampak kemanusiaan ini, dikritik oleh banyak pihak sebagai akibat kurangnya pertimbangan dan persiapan yang matang sebelum merilis kebijakan lockdown atau pembatasan lainnya. Meski demikian, Presiden Kenya, Uhuru Kenyatta tetap teguh dengan keputusan pemerintahannya, dan meminta masyarakat memahami ancaman COVID-19 (Wittek, 2020). Pendapat yang sama ditunjukkan oleh Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa. Ia meyakini bahwa dampak kebijakannya sekarang tidak akan lebih besar dibanding dampak penyebaran COVID-19 nantinya, sehingga perlu memberlakukan pembatasan sesegera mungkin (Arnani, 2020). Namun, dampak dari kebijakan negara yang sudah terlihat di atas, selayaknya menjadi peringatan bagi para pemerintah untuk waspada bahwa pemberontakan oleh kaum marginal di Afrika bisa terjadi kapan saja jika kebijakan tersebut terus dijalankan tanpa memberikan jaminan ekonomi, sosial, dan kesehatan bagi mereka. Apabila pemberontakan terjadi, pemulihan kondisi sosial pasca pandemi pun tentu tidak mudah dilakukan.
Melihat kerentanan masyarakat Afrika sebelum atau setelah COVID-19 masuk, tulisan ini menyumbang opini bahwa yang dibutuhkan Afrika pada dasarnya adalah penyelesaian persoalan kesejahteraan pokok, seperti layanan kesehatan dan pangan. Kerentanan pemerintah dalam memenuhi hak asasi masyarakatnya ini pun juga perlu didukung oleh kontribusi global dalam memajukan Afrika, membantu benua ini meninggalkan stigmatisasi rendahnya kualitas hidup penduduk. Penyelesaian persoalan dasar tersebut tentu akan membuat negara-negara di Afrika nantinya jauh lebih siap dalam menghadapi berbagai ancaman dunia yang masuk. (lala)
Referensi
Arnani, Mela (2020, 26 Maret). Afrika Selatan Berlakukan Lockdown Selama 3 Minggu karena Wabah Virus Corona. Diakses dari
Burke, Jason and Samuel Okiror (2020, 20 Maret). Africa’s Fragile Health System Rush to Contain Coronavirus. Diakses dari
Dzulfaroh, Ahmad Naufal (2020, 12 April). Mengapa Virus Corona di Afrika Muncul Lebih Lambat dari Perkiraan? Diakses dari
Manan, Abdul (2020, 4 April). Petaka Mengancam Afrika. Diakses dari
Odula, Tom (2020, 31 Maret). 13-year-old Shot Dead: Kenyan Police Enforcing Curfew Blamed. Diakses dari
Smith, Elliot (2020, 6 April). In Africa’s Largest ‘Slum’, a Grassroots Movement is Spearheading the Fight Against Coronavirus. Diakses dari
Wittek, Dagmar (2020, 11 April). Africa Braces for Onslaught of Coronavirus Infections. Diakses dari
