Ethiopia 2020–2021: Mengulang Masa Kelam Perpecahan Etnis

Konflik berkepanjangan di Ethiopia (Foto: Deutsche Welle)

 

Pengantar

Menjelang akhir tahun 2020, konflik pecah di Ethiopia. Seluruh media masa internasional memberitakan. Sangat bukan hal yang baru, namun cukup mengejutkan setelah pada 2018 Ethiopia mulai bangkit dari keterpurukan lewat kepemimpinan yang baru, Perdana Menteri Abiy Ahmed. Di pundak Abiy Ahmed, masyarakat menaruh harapan kemajuan, salah satunya muara perdamaian di negara multietnis dan bahasa ini.

Namun, harapan itu sepertinya perlu ditunda setelah ketegangan terjadi selama berbulan-bulan pada 2020 antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Tigray (Iswara, 2020b), kelompok etnis yang wilayahnya berada di utara Ethiopia. Perseteruan ini mendekati puncaknya pada November 2020 ketika Abiy Ahmed seolah memutuskan “deklarasi perang” dengan menurunkan tentara militer pemerintah untuk melakukan operasi penegakkan hukum (news.detik.com, 2021d). Profesor Kjetil Trovoll dari Universitas Oslo pun menggambarkan langkah Abiy Ahmed sebagai sebuah “pertaruhan” (Puspaningrum, 2021c). Satu tahun kemudian perpecahan semakin panas setelah pasukan Tigray mengancam bergerak ke ibu kota. Pada 2 November 2021, pemerintah pun mengumumkan darurat nasional untuk enam bulan ke depan. Rakyat diminta bersiaga. Kini pada akhir 2021, benar Ethiopia menyisakan cerita getir, ribuan nyawa telah melayang, ratusan ribu orang kelaparan, lebih dari dua juta orang terlantar dan memilih mengungsi ke negara tetangga. Ethiopia pun kembali tenggelam dalam masa-masa suram.

 

Masa Kelam dan ‘Demokrasi Semu’ Federalisme Ethiopia

Apa yang terjadi di Ethiopia saat ini nyatanya adalah apa yang belum selesai di masa lalu. Negara ini telah melewati tiga transformasi perjuangan demi mengejar demokrasi bagi seluruh ragam etnis. Pertama, sistem kekaisaran yang runtuh pada 1974. Saat itu bangsa Amhara menguasai dan memimpin Ethiopia (Var Veen, 2016). Tidak disangkal bahwa pada periode ini Bahasa Amharik menyebar dan kelompok etnis lain didorong untuk meninggalkan bahasa etnis mereka demi Amharik (Abbay, 2004: 595). Kondisi ini terus dilakukan, menjadikan Amharik sebagai bahasa resmi dan lingua franca, dicitrakan sebagai “Language of the King”. Ahmarik kemudian kian menjadi nasional ketika digunakan dalam komunikasi pemerintahan dan menjadi bahasa pengantar pada sekolah-sekolah tingkat dasar (Pankhurst, 1998). Kepemimpinan kekaisaran lalu dipandang sebagai penjara bagi ragam etnis di Ethiopia (Abbay, 2004).

Kedua, Ethiopia menghadapi tangan-tangan Provisional Military Council atau dikenal dengan sebutan Dergue atau Derg (Aaron, 2005–2006) yang memerintah seluruh Ethiopia sejak 1974 hingga 1991. Penindasan dan kekerasan berkepanjangan dirasakan masyarakat Ethiopia saat itu. Kaum tani dieksploitasi hingga merasa rezim Derg adalah penyebab utama kemiskinan mereka (Young, 1996). Derg telah menjadi akar lahirnya kelompok-kelompok masyarakat bersenjata di Ethiopia untuk menggulingkan periode ini.

Ketiga, adalah periode yang akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini, yaitu dominasi kelompok etnis Tigray yang memimpin, menguasai, dan menjalankan Ethiopia lewat Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF). EPRDF adalah sebuah partai payung untuk empat kelompok etno-nasional yang dibentuk untuk melawan rezim militer Derg (International, 2012). Salah satu kelompok yang terkuat dan berjasa lebih banyak berperan menggulingkan Derg adalah Tigray People’s Liberation Front (TPLF). Pada masa itu, eksistensi kelompok etnis Tigray tidak diragukan lagi. Meles Zenawi, seorang Tigrayan ketua TPLF sekaligus EPRDF, kemudian diangkat menjadi presiden pemerintahan transisi pada 1991, menyiapkan Ethiopia masuk ke era demokrasi yang ditunggu-tunggu.

Keberagaman etnis adalah persoalan nasional Ethiopia. Menjadi soal salah satunya karena etnisitas tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi melekat pada sektor pemerintahan. Alhasil, tugas utama EPRDF pada 1991 adalah mencari bentuk terbaik dari sistem perwakilan etnis di pemerintahan. EPRDF meyakini bahwa satu-satunya cara memastikan tidak lagi terjadi perpecahan etnis, adalah dengan memberikan hak politik penuh kepada kelompok etnis itu sendiri. Kehidupan Ethiopia yang baru pun dimulai dengan lahirnya langkah kebijakan besar, yaitu menjadikan negara ini federalis berbasis etnisitas. Berbeda dengan negara federal lainnya yang menggunakan batas geografis untuk memudahkan administrasi, Ethiopia memutuskan bahwa etnisitas harus menjadi dasar pembentukan kembali negara (Fessha, 2021). Menurut EPRDF, sistem tersebut akan menjadi jawaban yang ditunggu-tunggu atas ekspresi budaya dan hak konstitusional (Aalen, 2006). Federalisme kemudian dianggap menjadi alternatif satu-satunya yang paling layak dan efektif bagi Ethiopia kala itu.

Pada 1995 setelah masa transisi yang tidak sebentar, untuk pertama kalinya Ethiopia melakukan pemilihan umum. Saat itu Meles Zenawi terpilih menjadi Perdana Menteri dan Republik Federal Ethiopia disahkan. Dimulainya sistem ini juga membawa Ethiopia mengakhiri masa dimana selama berabad-abad menggunakan satu bahasa yang sama untuk berkomunikasi. Hal tersebut membuka jalan bagi setiap etnis untuk menggunakan bahasa mereka. Sementara di tingkat negara bagian, bahasa yang beragam dapat digunakan untuk sektor perdagangan, pemerintahan, bahkan pendidikan hingga tingkat sekolah dasar (Fessha, 2021).

Dalam praktiknya, pendekatan federalisme Ethiopia menetapkan sembilan negara bagian yang dibatasi berdasarkan etnis. Sementara pada kenyataannya kelompok etnis di Ethiopia tentu lebih dari sembilan. Konstitusi federalisme Ethiopia seolah mengasumsikan bahwa semua kelompok etnis memiliki tempat asal mereka di suatu tempat yang terletak di salah satu dari sembilan wilayah tersebut (Van der Beken, 2013:160). Kondisi ini menyebabkan sebagian besar kelompok etnis sisanya tetap menjadi minoritas, dan wilayahnya tumpang tindih dengan pembagian sembilan negara bagian yang dimaksud.

Seiring waktu, kebijakan dan realitas tidak selalu bertemu. Berjalannya pemerintahan di tangan EPRDF nyatanya tidak memberikan jawaban atas demokrasi Ethiopia. Pada pemerintahannya Meles menutup perbedaan pendapat, semua kritik yang muncul diabaikan. Ia menggiring oposisi untuk keluar dari arena politiknya, hingga secara organik memilih untuk diam, terasing, dan tidak berpartisipasi. Periode Meles juga menjadi peluang para elit Tigrayan untuk meningkatkan kekuatan ekonomi dan politik mereka. Meski EPRDF membuka kesempatan negara bagian berdasarkan etnis, namun tetap didominasi oleh etnis Tigray (Brechenmacher, 2017). Sekelompok kecil elit Tigray mendapatkan legitimasi secara formal dari otonomi dan keterwakilan etnisnya, lalu mendominasi sistem politik Ethiopia. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang disebut sebagai federalisme etnis, nyatanya kekuasaan tetap terkontrol tanpa diberikan porsi yang layak untuk perwakilan etnis. Etiopia pun telah terjebak dalam ‘demokrasi semu’ (Keller, 2002: 46).

Mengenai ketidakterwakilan, EPRDF juga telah dianggap gagal menegakkan pemilihan umum yang adil dan bebas pada 1995, 2000, dan puncaknya pada 2005 yang melahirkan demonstrasi, kerusuhan, dan kekerasan menolak hasil pemilu karena dianggap penuh kecurangan. Setidaknya puluhan ribu oposisi ditangkap dan ratusan demonstran meregang nyawa. Hal ini membuat runtuhnya harapan masyarakat Ethiopia atas kehidupan demokratis lewat negara yang federal. Mereka mulai menganggap sistem federalisme etnis hanya sebagai taktik TPLF untuk menabur perpecahan sehingga memfasilitasi pemerintahan minoritas berbasis Tigrayan (International, 2012: 4).

Tidak hanya itu, otoriter Meles semakin merambah pada kebebasan beragama dan ekspresi sosial masyarakat dengan membatasi jurnalis. Radikalisme agama dan terutama etnis pun tidak terhindarkan (International, 2012). Kondisi tersebut memicu kebencian dan ketidakpuasan banyak negara bagian lainnya (Brechenmacher, 2017: 72). Rupanya, federalisme multietnis tidak berfungsi sebagai perangkat pengatur konflik seperti yang diasumsikan di awal (Tronvoll, 2008: 79).

Seiring berlangsungnya protes pemerintah, Meles terus memimpin Ethiopia hingga akhir hayatnya pada 2012. Wakil Meles, Hailemariam Desalegn Boshe, yang kemudian diangkat menjadi Perdana Menteri pun tidak bertahan lama. Kerusuhan yang tak terbendung menerjang EPRDF pada 2017 membuat Hailemariam mengundurkan diri tahun 2018. Akhirnya, setelah melewati tahun-tahun penuh gejolak dan banyak korban berjatuhan, pada 2018 Abiy Ahmed dari etnis Oromo pun diangkat menjadi Perdana Menteri (Lemma, 2019).

 

Ethiopia Bersama Abiy Ahmed

Naiknya Abiy Ahmed menandai pergeseran kekuasaan pemerintah besar-besaran dari minoritas Tigrayan ke kelompok etnis Oromo yang lebih besar populasinya (Meester, 2021: 7). Selain itu, melihat dari masa lalu Ethiopia, Abiy Ahmed memegang seluruh harapan besar masyarakat negara ini, termasuk bahwa demokratisasi bisa kembali berdiri. Ia pun melewati masa transisi yang tidak mudah terutama karena TPLF masih mencoba menghalangi pemerintah. Meski demikian, di awal masa kerjanya, Abiy Ahmed tetap mencoba merapikan persoalan-persoalan Ethiopia dengan pendekatan yang proaktif, membawa Ethiopia bangkit dari keterpurukan selama berdekade-dekade.

Di tangan Abiy, seluruh warisan sistem otoriter perlahan dihapuskan. Ia membentuk kabinet yang seimbang dari segi gender, sensor media dikurangi, tahanan politik dibebaskan, aktor oposisi dipersilakan kembali dari perasingan, dan mengakhiri kebuntuan permasalahan perbatasan Ethiopia dengan Eritrea. Atas jasanya mendamaikan kedua negara ini, Abiy Ahmed menjadi orang Ethiopia pertama yang menerima Nobel Peace Prize atau Penghargaan Nobel Perdamaian pada 2019. Tidak hanya itu, Abiy Ahmed melakukan pembenahan di beberapa sektor. Ia akhirnya memecah jaringan patronase TPLF yang sangat mengakar bertahun-tahun sekaligus mematahkan kontrol monopoli politik yang selama ini dilakukan EPRDF (Meester, 2021: 32). Banyak pejabat Tigrayan kemudian digulingkan, serangkaian korupsi TPLF dibuka, dan berbagai kebijakan reformasi mengesampingkan TPLF (news.detik.com, 2021d). Pembongkaran beberapa lembaga pusat turut dilakukan, jaringan elit ditata ulang. Hingga akhirnya pada 2019, Abiy membubarkan EPRDF. Tentu saja apa yang dilakukan Abiy Ahmed cukup mengembalikan kepercayaan rakyat pada pemerintah. Setidaknya, ia membawa Ethiopia ke tempat yang jauh lebih berbeda (Lemma, 2019).

 

Ethiopia 2020–2021

Kepemimpinan Abiy Ahmed dan keterpinggiran TPLF semakin membuat gelisah bangsa Tigray yang kini berbalik menjadi oposisi. Keputusan-keputusan politik Abiy dianggap sebagai usaha untuk memusatkan kekuasaan dan menghancurkan sistem federal Etiopia (Iswara, 2020b). Ditambah lagi kepopuleran Abiy di tengah masyarakat, sementara banyak aktor Tigrayan harus menghadapi tindakan hukum pasca dibongkarnya korupsi di Metals and Engineering Corporation (METEC). Dampaknya, ketegangan politik TPLF dan pemerintahan Abiy Ahmed sedikit demi sedikit menyeruak.

Pemilihan umum 2020 yang ditunda karena pandemi, dituduhkan oleh TPLF sebagai alasan Abiy Ahmed agar tetap berkuasa. Tigray pun menentang keputusan tersebut dan menggelar pemilihan umum regional sendiri pada September 2020. Pemerintah pusat mengabaikan tindakan itu dan dianggap ilegal. Perseteruan semakin panas ketika Oktober 2020 pemerintah pusat menangguhkan pendanaan dan memutuskan hubungan dengan Tigray. Pemerintah daerah Tigray mengatakan sikap pemerintah pusat sama saja dengan "mendeklarasikan perang" (Iswara, 2020b). Sementara itu, serangan roket yang berasal dari wilayah Tigray mendarat di Eritrea. TPLF menuduh Abiy Ahmed meminta bantuan militer Eritrea untuk menyerang wilayahnya. Apapun tujuannya, hal ini tidak bisa dibiarkan karena telah menjadi penanda konflik Ethiopia meluas ke wilayah yang tidak seharusnya terlibat. Pada November 2020 Abiy kemudian berbalik menuduh TPLF telah menyerang dan menjarah pangkalan militer yang berada di wilayah Tigray. Abiy menganggap hal ini telah melewati “batas”. Ia kemudian menurunkan militer untuk melakukan operasi penegakkan hukum di wilayah Tigray tersebut. Namun, pasukan bersenjata TPLF tak terkalahkan, tentara Ethiopia terpaksa mundur dari wilayah Tigray pada Juni 2021.

Pada bulan yang sama, pemilihan umum berlangsung di seluruh Ethiopia, memutuskan Abiy menerima suara terbanyak. TPLF tentu menolak hasil tersebut dan setelah itu semakin menyerang keluar dari wilayah mereka, dengan tujuan menduduki ibu kota. Secara bertahap, TPLF menguasai wilayah tetangga seperti Amhara dan Afar, Shewa Robit, bahkan Debre Sina yang hanya berjarak 30 km dari Addis Ababa (news.detik.com, 2021a). Kondisi yang semakin tegang ini, memaksa banyak negara, seperti Kananda, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman, untuk mengeluarkan arahan kepada warganya yang berada di Ethiopia agar segera meninggalkan negara tersebut.

Konflik Ethiopia yang menyita energi 2020–2021 Ethiopia ini, tidak dibiarkan oleh Dewan Keamanan PBB. Mereka mendesak Ethiopia untuk segera mengakhiri perseteruan. PBB memperingatkan bahwa “stabilitas Ethiopia dan kawasan yang lebih luas sangat dipertaruhkan” (Puspaningrum, 2021a). Namun Abiy Ahmed meragukan prospek solusi damai dengan TPLF. Baginya, masalah Afrika membutuhkan solusi dari Afrika sendiri, dan apa yang dilakukan pemerintah sekarang adalah tahap akhir menyelamatkan Ethiopia. Abiy pun mengambil kebijakan untuk tetap menghadapi para pemberontak dengan kekuatan militer. Ia memutus bantuan medis dan kemanusiaan di wilayah Tigray selama berbulan-bulan, sehingga membuat TPLF semakin bergerilya menuju ibu kota, Addis Ababa. Darurat nasional ia umumkan untuk enak bulan ke depan. Pemerintah meminta para pensiunan tentara bergabung kembali bersama militer dan seluruh warga sipil diimbau bersiap mempertahankan lingkungan mereka menggunakan senjata. Jam malam kemudian diberlakukan, layanan transportasi dan perjalanan dibatasi, menangguhkan izin media, dan menahan siapapun yang dicurigai memiliki relasi dengan kelompok pemberontak. Bahkan pemerintah telah menahan 16 staf lokal PBB di Addis Ababa karena berasal dari kelompok Tigrayan. Sementara pada akhir September 2021, tujuh pejabat senior PBB diusir oleh pemerintah dari Ethiopia karena dianggap terlalu ikut campur dalam konflik yang terjadi.

 

Kesimpulan

Apa yang dihadapi Ethiopia selama dua tahun terakhir ini sesungguhnya bukan fenomena baru. Bagaimana pun, persoalan politik di Ethiopia berikut proses penyelesaiannya sangat dipengaruhi oleh sejarah yang mereka lewati (Van Veen, 2016). Ekosistem politik yang dikelilingi oleh kuatnya persaingan ideologi etnis nasionalis ini telah dikelola sejak rezim kekaisaran (Meester, 2021: 28). Meski sudah mengakar rumput, tidak sedikit yang meyakini bahwa apa yang dibutuhkan Ethiopia adalah melepaskan ikatan politik yang menghambat masa depan demokrasi negara, seperti dominasi etnis tertentu dan budaya otoriter. Demokrasi hanya bisa tercipta dengan menciptakan ruang sosial untuk perbedaan pendapat dan seluruh aktor masyarakat.

Oleh sebab itu, desentralisasi sebenarnya adalah agenda politik di Afrika sejak 1970-an sebagai bentuk menyikapi perang antar etnis yang telah menjadi warisan di seluruh Afrika. Di Ethiopia, utamanya adalah dominasi sekaligus marginalisasi etnis (Young, 1996). Sayangnya, federalisme yang di awal diharapkan dapat menjadi perangkat pengatur konflik, nyatanya berjalan pincang. Tidak diiringi dengan demokrasi, identitas nasional yang inklusif dan berkelanjutan (Aalen, 2006), transparansi, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu menurut Habtu (2004), apa yang dilakukan Ethiopia dengan mempercayakan pluralisme etnis sebagai prinsip pengorganisasian yang menopang pemerintah, adalah sebuah percobaan atau upaya yang sangat rapuh dan penuh resiko besar. Akan tetapi di sisi lain juga dianggap sebagai satu-satunya pendekatan yang dapat memastikan kesatuan dan kelangsungan hidup Ethiopia ke depan.

Sebelumnya, para peneliti meyakini bahwa jika federalisme multietnis berhasil di Ethiopia, model ini dapat diadopsi oleh negara lainnya di Afrika. Namun jika gagal, dipastikan perang saudara akan pecah mengorbankan banyak pihak. Nyatanya, hampir dua dekade menjalankan sistem federalisme, Ethiopia terjebak dalam ‘demokrasi semu’. Protes keras disertai kekerasan pun perlu dilakukan bertahun-tahun untuk akhirnya dapat menggulingkan TPLF. Namun, setelah itu, ketika Ethiopia berbenah diri di tangan Abiy Ahmed sebagai Perdana Menteri baru, konflik etnis tetap tidak begitu saja hilang. Seperti yang dikatakan Aalen (2006) bahwa memolitisasi etnis berisiko mengabaikan kewarganegaraan bersama.

Kini menutup 2021, Ethiopia harus kembali merasakan ulang masa kelam perpecahan etnis. Salah satu negara tertua di Afrika ini harus merelakan ribuan nyawa melayang, ratusan ribu orang kelaparan, lebih dari dua juta orang terlantar dan memilih mengungsi ke negara tetangga, dan ditinggalkan banyak warga negara asing. Risiko lainnya belum terhitung, bahwa kemiskinan, isu kesehatan, dan ketertinggalan pendidikan serta pembangunan turut menyertai kondisi ini. Hingga tulisan ini dibuat, belum diberitakan akan kemana Ethiopia pergi setelah bertahun-tahun hidup dalam kesulitan, mencari perdamaian, dan pembangunan.

 

*Tulisan ini bagian dari penelitian Tim Afrika Pusat Riset Kewilayahan, IPSH-BRIN

 

 

Referensi

Aalen, Lovise. (2006). Ethnic Federalism and Self-Determination for Nationalities in a Semi-Authoritarian State: the Case of Ethiopia. International Journal on Minority and Group Rights Vol. 13, No. 2/3, pp. 243–261.

Aaron, Tesfaye. (2005–2006). Identity Politics, Citizenship, and Democratization in Ethiopia. International Journal of Ethiopian Studies Vol. 2, No. ½ (Summer/Fall 2005–2006), pp. 55–75.

Abbay, Alemseged. (2004). Diversity and State–Building in Ethiopia. African Affairs, Vol. 103, No. 413, pp. 593–614.

Brechenmacher, Saskia. (2017). Surveillance and State Control in Ethiopia. Washington: Carnegie Endowment for International Peace.

Fessha, Yonatan Tesfaye. (2021). “The Principle of Equality in Diverse States In the Name of Diversity the Disenfranchisement of Citizens in an African Federation” in The Principle of Equality in Diverse States, pp. 394–414. Leiden: Brill.

Habtu, Alem. (2004). Ethnic Pluralism as an Organizing Principle of the Ethiopian Federation. Dialectical Anthropology, Vol. 28, No. 2, pp. 91–123.

International Crisis Group. (2012). Ethiopia After Meles. Policy Briefing. Africa Briefing N°89, Nairobi/Brussels, 22 August 2012.