Dilema Budaya Kerja Jepang di Tengah Pandemi COVID-19 (Edisi Khusus COVID-19, Bagian 13)

Perdana Menteri Abe telah melakukan berbagai upaya dalam rangka mengantisipasi kenaikan angka positif COVID-19 di berbagai wilayah di Jepang. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah mengimbau warga untuk mengurangi aktivitas di luar terutama yang mengundang kegiatan berkumpul dengan jumlah massa yang banyak, di antaranya adalah aktivitas bekerja. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Jepang mengimbau warganya untuk sebisa mungkin melakukan pekerjaan melalui jarak jauh (work from home). Seperti  pernyataan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang, Hiroshi Kajiyama, “In order to prevent the further spread of the coronavirus, commuting in shifts and teleworking need to be widely exercised across society,… We call on the corporate world to actively implement (the measures).” (Diplomat, 2020).

Tentu saja imbauan tersebut bukanlah hal yang mudah bagi masyarakat Jepang. Sebagai negara yang dikenal dengan jam kerja tinggi dan loyalitas penuh terhadap perusahaan, imbauan tersebut dirasa sangat sulit diimplementasikan dengan baik. Seperti yang terjadi di Tokyo misalnya. Sehari setelah Pemerintah Pusat mendeklarasikan darurat COVID-19, ternyata masih saja terlihat para pekerja berlalu-lalang di stasiun maupun moda transportasi umum lainnya. Padahal Tokyo termasuk satu dari tujuh wilayah yang berstatus darurat COVID-19.  

Dalam sebuah wawancara oleh Asahi, seorang pria yang bekerja di bidang periklanan mengatakan bahwa dirinya mengetahui bahwa lebih aman apabila bekerja dari rumah. Dia juga berkeinginan sebisa mungkin menghindari tempat yang ramai, seperti kereta api. Tetapi dia masih memilih untuk pergi ke kantor karena daycare tempat ia menitipkan anaknya telah tutup. Kondisi tersebut tentu saja sangat mengganggu performa kerjanya. Seperti yang dia ungkapkan dalam kutipan sebagai berikut, “If my child starts crying, I can’t make a video conference call,” said the 31-year-old man. “After all, I can work much more efficiently at the office.” (Asahi, 2020)

 

Orang-orang terlihat di dekat Stasiun Kachidoki Tokyo di ibu kota Chuo Ward, pulang-pergi bekerja seperti biasa pada pagi hari tanggal 8 April 2020, sehari setelah Perdana Menteri Shinzo Abe mengeluarkan keadaan darurat terkait virus corona baru (Mainichi / Naotsune Umemura).

 

Budaya Kerja Jepang sebagai “Nilai Bangsa”

Sejak 1950-an atau pasca-perang, Jepang menjadi salah satu negara yang menjadi tolok ukur budaya “kerja keras” di seluruh dunia. Dalam masa keemasan pertumbuhan ekonominya, perusahaan-perusahaan Jepang menawarkan keamanan kerja seumur hidup dan upah yang tinggi sebagai imbalan atas jam kerja yang panjang, kesetiaan, dan totalitas dalam pelayanan. Budaya kerja Jepang ini telah berimplikasi pada lahirnya citra Jepang di dunia internasional sebagai negara yang “workaholic”. Fenomena ‘pahlawan kerah putih' atau disebut salaryman (manusia gajian) yang berjuang dari pagi hingga malam telah berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi Jepang. Namun, fenomena salaryman ini secara bersamaan juga menunjukkan bahwa budaya kerja Jepang sangat mengancam kehidupan pekerjanya sendiri. Seperti dalam laporan White Paper tahunan Jepang mengenai 'karōshi / death by overwork', telah ditemukan bahwa ada sekitar 191 kematian terkait pekerjaan dan percobaan bunuh diri pada tahun fiskal yang berakhir Maret 2017 (Tokyoreview, 2020).

Jika melihat secara historis, Jepang memiliki sejarah panjang kesetiaan dan perbudakan yang berasal dari masa sebelum perang dan kode etik Bushido (jalan samurai), di mana warga negara hidup dalam keadaan yang berbatasan dengan kemiskinan. Selama masa-masa ini, kebutuhan sehari-hari tidak mencukupi. Mentalitas masyarakat saat itu adalah "pengorbanan diri untuk negara" dalam ekspresi kesetiaan, sehingga negara dapat bergerak maju dengan kerja keras mereka (Asgari, et al., 2016). Selanjutnya setelah masa restorasi Meiji 1868, Jepang bekerja keras untuk mengangkat negaranya ke level yang sama dengan kekuatan Barat yang pada saat itu menjadi kekuatan dominan dengan cara meningkatkan kekuatan industri negaranya. Namun, pencapaian monumental yang mengubah masyarakat feodal menjadi negara industri penuh yang hanya dicapai Jepang dalam beberapa dekade saja, tentunya menyebabkan Jepang membutuhkan banyak tenaga kerja. Masa ini dikenal sebagai masa pengejaran di mana Jepang berupaya mencapai prestasi yang sama pada periode sebelum perang, menyingkirkan kekalahannya dari Perang Dunia II, dan juga untuk menyamakan kedudukan dan bahkan melampaui ekonomi-ekonomi terkemuka Barat. Selama periode terakhir inilah, lembur yang berlebihan menjadi aspek sentral dari kehidupan kerja Jepang. Karenanya, jam kerja yang panjang telah menjadi bagian integral dari kehidupan ekonomi Jepang selama lebih dari satu setengah abad. Hal ini tentunya sudah “mendarah daging” sehingga menghilangkan praktik tersebut akan membutuhkan komitmen besar untuk reformasi oleh perusahaan dan juga pemerintah. (Nippon, 2020).

 

COVID-19 dan Peluang Berubahnya Budaya Kerja Jepang?

Nilai-nilai kerja yang sudah diinternalisasi secara terstruktur telah berhasil menempatkan Jepang sebagai salah satu negara dengan kekuatan ekonomi yang tangguh. Namun di balik itu semua, ancaman keselamatan para pekerja Jepang itu sendiri menjadi masalah yang sangat serius. Jeff Kingston, seorang profesor studi Asia dari Universitas Temple Tokyo menyatakan, "There is a samurai work culture in which employees are expected to be totally dedicated and willing to sacrifice their time and health for their employers”. (Insider, 2017)

Akan tetapi pada masa modern saat ini sebenarnya sudah banyak karyawan di Jepang yang mengkhawatirkan dan mengeluhkan suasana di tempat kerja mereka. Sebagai contoh kondisi saat karyawan enggan pulang hanya karena bos mereka masih di kantor meskipun tugas mereka sudah selesai (Ono, 2018). Tentunya kondisi tersebut berperan serta dalam menciptakan mata rantai budaya kerja panjang yang tidak terputus sampai sekarang, seperti yang terlihat dalam grafik di bawah ini.

Samuel J. Timinsky, The Nation That Never Rests: Japan’s Debate Over Work-Life Balance and Work that Kills”, The Asia Pacific Journal, Japan Focus, Volume 11, Issue 10, Number 2, May 15, 2019, https://apjjf.org/2019/10/Timinsky.html, Dec.2019

 

Dengan adanya pandemi COVID-19, seluruh aspek kehidupan mengalami tantangan perubahan dan pergeseran termasuk di antaranya adalah dunia kerja. Bagi Jepang, perubahan kerja dengan cara bekerja dari rumah tentunya bisa menjadi sebuah peluang dan juga tantangan. Peluang untuk kembali mereformasi nilai-nilai budaya kerja Jepang yang bisa menyebabkan hal-hal negatif, seperti karoshi (death by overwork) dan depresi misalnya.

Selain itu juga perlu menjadi perhatian tentang tantangan untuk mereformasi praktik-praktik tradisional dari budaya kerja Jepang lainnya yang berpotensi menghambat implementasi kerja jarak jauh. Menurut data pemerintah, sekitar 80 persen perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk membiarkan karyawan mereka bekerja dari jarak jauh. Penggunaan mesin faks, misalnya, tetap menjadi perlengkapan di banyak kantor, ditambah lagi orang-orang masih menggunakan stempel perusahaan untuk memberikan segel resmi sebagai dokumen persetujuan. Di Jepang, tanda tangan pribadi dan perusahaan yang biasa disebut hanko atau inkan (sejenis tanda tangan tradisional Jepang warisan budaya masa lalu) masih populer dan sering digunakan sebagai pengganti tanda tangan elektronik atau tulisan tangan. Selanjutnya ketersediaan akses IT yang tidak dimiliki semua perusahaan dan ditambah usia kerja yang didominasi oleh generasi tua dengan kisaran 65 tahun yang tentunya banyak di antaranya belum tanggap dengan teknologi baru. Di samping itu, 70 persen perusahaan Jepang bergerak di bidang jasa (CNN, 2020).

 

Hanko corner di Pusat Perbelanjaan Ginza Itōya. (Nippon.com, 2020)

 

Melihat kondisi tersebut tentunya seruan kerja jarak jauh yang bertujuan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan target mengurangi kontak sebanyak 80 persen menjadi dilema tersendiri yang berbenturan dengan budaya kerja masyarakat Jepang. “Workaholic minded”, dan “group oriented society” serta persoalan teknis praktik-praktik budaya kerja seperti di atas menyebabkan imbauan kerja jarak jauh ini menjadi sulit untuk diwujudkan. Untuk itu, saat ini sebenarnya bisa menjadi peluang bagi masyarakat Jepang sebagai ajang untuk benar-benar mengimplementasikan kampanye pemerintah terkait “work life balance” yang selama ini dikampanyekan oleh pemerintah dan juga lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk menekan tingkat stres yang tinggi akibat budaya kerja yang buruk. Seperti yang dikatakan oleh Jonathan Webb, peneliti dari ‘Nippon Institute for Research Advancement’, ”The measures taken to combat COVID-19 could start a much-needed national conversation on reforming Japan’s working culture and how to replace it with one that is more compatible with the country’s long term demographic needs”. (yusy/piks)

 

* Yusy Widarahesty - Mahasiswi S3 Hubungan Internasional, Universitas Ritsumeikan, Kyoto, Japan dan Dosen Tetap Hubungan Internasional di Universitas Al Azhar Indonesia (UAI).

 

 

Referensi

1. Behrooz Asgari, Peter Pickar and Victoria Garay, Karoshi and Karou-jisatsu in Japan: causes, statistics and prevention mechanisms, Asia Pacific Business & Economics Perspectives, Winter 2016, 4(2).

2. Jonathan Webb, COVID19 is a Chance to Change Japan’s Work Culture (https://www.tokyoreview.net/2020/03/covid19-japan-work-culture/ diakses 18 April 2020

3. Michael Loriaux, The French Developmental State as Myth and Moral Ambition, dalam The Developmental State, ed. Meredith Woo-Cumings (New York: Cornell University Press, 1999) 24.
4. Mari Yamaguchi and Haruka Nuga, Abe: Flex Hours, Work Style Among Key Steps to Fight Virus https://thediplomat.com/2020/02/abe-flex-hours-work-style-among-key-steps-to-fight-virus/) diakses 18 April 2020
5. Naotsune Umemura, In Photos: Business as usual during Japan's morning rush-hour under state of emergency https://mainichi.jp/english/graphs/20200408/hpe/00m/0na/001000g/1 diakses 18 April 2020
6. Natsuki Edogawa, “Tokyo shuts down, but many people still have to go to work” http://www.asahi.com/ajw/articles/13287355 diakses 18 April 2020
7. Ono Hiroshi, “Why Do the Japanese Work Long Hours? Sociological Perspectives on Long Working Hours in Japan” Japan Labor Issues, vol.2, no.5, February-March 2018 https://www.jil.go.jp/english/jli/documents/2018/005-03.pdf Diakses Desember 2019
8. Samuel J. Timinsky, The Nation That Never Rests: Japan’s Debate Over Work-Life Balance and Work that Kills”, The Asia Pacific Journal, Japan Focus, Volume 11, Issue 10, Number 2, May 15, 2019, https://apjjf.org/2019/10/Timinsky.html, diakses Desember .2019

9. Paul Nadau, Japan by the Numbers: Productivity and Overwork https://www.tokyoreview.net/2018/07/japan-productivity-overwork/ diakses 18 April 2020
10. Yoshihara Kunio, Japanese Economic Development: A Short Introduction, (Oxford: Oxford University Press, 1986), 51.)

11. Emiko Jozuka, Even in the coronavirus pandemic, the Japanese won't work from home until Shinzo Abe makes them https://edition.cnn.com/2020/04/02/business/japan-coronavirus-work-lockdown-guilt-hnk-intl/index.html diakses 20 April 2020
12. “Hanko” and “Inkan”: Japanese Stamps and Personal Seals” https://www.nippon.com/en/features/jg00077/hanko-and-inkan-japanese-stamps-and-personal-seals.html diakses 20 April 2020

13. Japan's toxic culture of overwork drove a 31-year-old woman to death — and it looks like there's no end in sight https://www.insider.com/karoshi-how-overwork-in-japan-killed-miwa-sado-and-hundreds-like-her-2017-10 diakses December 2019