Virus Corona dan Globalisasi
Jakarta - Merespon pandemi virus corona yang dimulai dari Wuhan (China), pada 18 Februari 2020, Pusat Penelitian Kewilayahan LIPI mengadakan diskusi bertajuk Virus Corona China dan Globalisasi. Diskusi ini menampilkan dua pembicara yakni Rene L Pattiradjawane, mantan wartawan sekaligus pemimpin Biro Hongkong Harian Kompas serta pendiri Center for Chinese Studies-Indonesia, dan Hayati Nufus, peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI yang juga alumnus Hubungan Internasional Fudan University, Shanghai. Seperti diketahui, virus corona telah menyerang puluhan ribu orang di lebih dari 20 negara serta membunuh sekitar 2.000 jiwa dalam tempo kurang lebih satu bulan.
Dalam paparannya, Rene Pattiradjawane mengatakan bahwa pandemi flu biasa muncul di musim dingin. Seperti halnya dengan Flu Spanyol yang berjangkit pada musim dingin 1918 dan SARS pada musim dingin 2002, virus corona yang oleh WHO diberi nama resmi SARS-CoV-2 dan Covid-19 sebagai nama penyakit yang ditimbulkan, merebak pertama kali pada Desember 2019. Wabah tersebut kemudian mencapai puncaknya pada Januari dan Februari 2020. Dampak dari tingginya tingkat penularan virus ialah ditutupnya akses masuk dan keluar kota Wuhan serta beberapa kota lain di Provinsi Hubei, China sebagai episenter penyebaran virus dengan korban terbanyak. Meskipun tidak ada keterangan resmi pemerintah namun Rene menduga tindakan ini merupakan inisiatif pemerintah pusat Beijing sebab dalam sistem pemerintahan Tiongkok, pemerintah lokal tidak dapat melakukan lockdown atas suatu wilayah.
Pada diskusi tersebut, Rene juga menyoroti tidak transparannya pemerintah Tiongkok menangani persebaran CoVid-19. Misalnya tidak adanya keterangan mengenai bagaimana proses kesembuhan para pasien yang telah terjangkiti virus corona yang sangat mematikan ini. Sifat virus yang belum bisa diprediksi para ilmuwan turut menyulitkan pendeteksian apakah karantina selama dua minggu kiranya cukup menentukan orang-orang yang pernah berinterkasi dengan penderita Flu Kampret -demikian Rene menyebutnya karena diduga berasal dari kelelawar- bahwa mereka tidak tertular virus ini. Lebih lanjut Rene juga mengimbau pemerintah Indonesia untuk lebih aktif menanggapi hoaks yang banyak beredar mengenai CoVid-19 di tengah masyarakat.
Pembicara kedua, Hayati Nufus, menyoroti diplomasi publik China dalam menghadapi serangan virus corona yang kini sudah menjadi ancaman global. Dibanding wabah SARS 2002 lalu, kali ini pemerintah China lebih responsif dengan aksi yang cepat seperti membangun rumah sakit khusus bagi pasien terjangkit SARS-CoV-2 dalam tempo kurang dari dua minggu. Selain itu, para pejabat Partai Komunis China juga bersedia bekerjasama dengan WHO dan secara berkala melaporkan informasi aktual dari wabah CoVid-19. Menurutnya, hal tersebut penting mereka lakukan dengan tujuan menangani krisis dengan baik dan efektif, menjaga legitimasi Partai Komunis China dan stabilitas nasional serta mempertahankan citra sebagai negara besar yang kredibel dan bertanggung jawab di panggung politik internasional.
Hayati Nufus juga menekankan tantangan yang kini dihadapi pemerintah China ialah bagaimana menyampaikan informasi secara benar dan transparan tanpa menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan. Berkaca pada peristiwa Dokter Li Wen Liang, dokter pertama di Wuhan yang memperingatkan serangan virus ganas ini setelah memeriksa beberapa pasien. Oleh pemerintah ia sempat dianggap menyebarkan berita palsu lalu dipaksa meminta maaf karena telah meresahkan publik. Kekhawatiran Dokter Li menjadi kenyataan dan ia termasuk korban meninggal serangan virus SARS-CoV-2 setelah tertular pasien-pasien yang ditanganinya. (prima/fik)
