Rempah, Alat Niaga Pendorong Pertemuan Lintas Bangsa
(Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA)
Jakarta-Humas BRIN. Rempah menjadi alat niaga, mendorong terbentuknya jaringan yang menjelma sebagai ruang pertemuan antar manusia lintas bangsa, sekaligus sarana pertukaran dan pemahaman antar budaya yang mempertemukan berbagai ide, konsep, gagasan, hingga identitas. Demikian paparan Suribidari peneliti dari Pusat Riset Kewilayahan BRIN saat menyampaikan kerangka pemikiran penelitiannya, pada seminar di Jakarta (11/03) lalu.
Menurut Suribidari jaringan itu sendiri merupakan aspek sosial budaya, yang terjadi akibat pertukaran komoditi yang melibatkan mitra dagang dari lintas bangsa. “Jaringan juga sangat penting dalam menentukan produksi dan distribusi dari perdagangan rempah pada waktu itu”, tambah Suribidari.
Ia menuturkan, budidaya pala telah mengakar dan menyatu dengan sebagian besar kehidupan masyarakat Indonesia. Indonesia juga menjadi salah satu negara penghasil dan pengekspor pala terbesar di dunia selain India dan Grenada, serta mampu memenuhi 60% kebutuhan pala dunia.
Sejak abad ke-16, pala menjadi salah satu komoditas yang sangat diminati bangsa Eropa, dan menjadi barang rebutan bangsa Barat. Pala juga menjadi salah satu diantara 15 komoditas perkebunan rakyat yang produktif, dan menjadi salah satu sumber devisa negara. “Terutama pada masa pandemi Covid-19 ini, ekspor pala meningkat dengan pangsa pasar mencapai 70,6% pada tahun 2020 atau naik sebesar 5,6% dibandingkan tahun 2019”, lanjutnya.
Lebih jauh Suribidari menjelaskan, bahwa penelitian ini sangat strategis karena dapat mendukung program yang diluncurkan oleh pemerintah pada tahun 2020 yaitu Jalur Rempah Republik Indonesia, sebagai Warisan Dunia kepada UNESCO. Kemudian, sebagai sebuah kajian kewilayahan dengan pendekatan sejarah, studi ini akan melengkapi kajian dan literatur yang telah ada tentang jalur Rempah RI, namun dalam konteks yang lebih luas.
“Saya berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak terkait dan membutuhkan seperti petani dan kelompok tani, pedagang, pengepul, akademisi, maupun berbagai lembaga pemerintah pusat dan daerah serta Lembaga non-pemerintah lain yang terlibat, yang mampu memberikan perbaikan kebijakan berkaitan dengan jaringan perdagangan pala”, pungkasnya. (ns/ed:drs)
