FES Universitas Amikom Yogyakarta dan P2W LIPI Menyelenggarakan Webinar Nasional, “COVID-19 dan Deglobalisasi: Ilmu Pengetahuan Harus Apa?”
Pada 12 Maret 2021, Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Amikom Yogyakarta bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kewilayahan (P2W) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyelenggarakan kegiatan webinar nasional bertemakan “COVID-19 dan Deglobalisasi Ilmu Pengetahuan Harus Apa?” Kegiatan itu menghadirkan dua peneliti dari P2W LIPI, yakni Prof. Cahyo Pamungkas dan Amin Mudzakkir dengan dua pembicara dari Dosen Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Amikom Yogyakarta, yakni Mohamad Zuhdan Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Aditya Maulana Hasymi Program Studi Hubungan Internasional. Kegiatan ini dihadiri oleh 280 peserta dari berbagai wilayah dan institusi di Indonesia. Acara ini disambut oleh pimpinan dari kedua institusi.
Dalam sambutan kegiatan itu, Prof. Dr. M. Suyanto, MM. selaku Rektor Universitas Amikom Yogyakarta memaparkan bahwa Amikom telah melakukan riset-riset kolaboratif bidang teknologi dan entrepreneurship. Pengembangan riset-riset ini dilakukan untuk mengembangkan sekaligus memperkuat industri kreatif berbasis riset di Indonesia, seperti industri film animasi. Universitas Amikom Yogyakarta menurut beliau juga sedang berjuang mewujudkan universitas generasi keempat kelas dunia (World Class University 4.0) dengan menjalin kerja sama dengan perusahaan dunia seperti Hollywood dan perusahaan yang menghuni Silicon Valley di Amerika Serikat. Upaya-upaya itu menjadikan Universitas Amikom Yogyakarta berhasil meraih penghargaan dari QS Stars University Rankings.
Kemudian, Prof. Cahyo Pamungkas dalam materinya menyajikan tentang bagaimana kontribusi ilmu-ilmu sosial terhadap permasalahan kebangsaan Indonesia dan beberapa poin penting soal agenda riset sosial yang perlu dikembangkan di antaranya adalah, pembangunan berkelanjutan; inklusivisme; daya saing bangsa; Industri kreatif dan jejaring industri animasi di Indonesia, desentralisasi; nasionalisme dan fundamentalisme agama serta merumuskan riset tentang IPTEK dan kebudayaan. Selain itu, pengembangan kajian soal tata kelola pemerintahan, penguatan jejaring ilmu pengetahuan, infrastruktur, SDM juga perlu mendapat perhatian. Menurut beliau, strategi pengembangan ilmu pengetahuan seharusnya lebih reflektif, kritis dan inovatif. Tidak luput dari perhatian beliau adalah pentingnya kolaborasi riset antara peneliti, akademisi dan stakeholders untuk memetakan agenda riset secara kolektif dan pada gilirannya dapat memecahkan berbagai persoalan masyarakat.
Sementara itu, Amin Mudzakkir memberikan penekanan bahwa ilmu pengetahuan yang memprioritaskan pada nilai-nilai universal dan solidaritas internasional yang melampaui batas negara bangsa menjadi diperlukan dalam mengatasi masalah COVID-19. Hasil temuan pun diharapkan mampu mampu membuka cakrawala berbagai bangsa, termasuk Indonesia dengan cara mendekatkan teori, konsep dan riset ilmiah kepada masyarakat. “Deglobalisasi" dinilai menjadi masalah besar yang menjadi tantangan dalam hubungan antarbangsa dan mematikan pengembangan nilai-nilai universal dan solidaritas internasional.
Dari sudut pandang Ilmu Pemerintahan, Muhamad Zoehdan menyoroti bahwa dalam konteks COVID-19 pendekatan saintifik seharusnya tidak hanya memusatkan perhatian pada aspek kesehatan semata-mata, tetapi juga menyangkut lima hal. Beliau menyebutkan pentingnya riset kolaboratif tentang pengembangan humanitarian governance, agile governance, digital governance, collaborative governance, dan strategic communication sebagai agenda saintifik mengatasi masalah COVID-19. Dan yang tak kalah penting adalah membangun konektivitas ilmu pengetahuan kepada perumus kebijakan dan masyarakat.
Terakhir dari Aditya Maulana Hasymi bahwa fenomena COVID-19 memberi dampak signifikan terhadap aktor negara dan non-negara, serta konsep keamanan internasional. Ilmu Hubungan Internasional perlu meredefinisi konsep keamanan internasional, terutama yang menyangkut keamanan manusia (human security) dalam konteks COVID-19 dan mengembangkan tema-tema riset yang lebih bersifat low politics. Kemudian dalam poin berikutnya beliau menyoroti soal pembatasan negara-negara terhadap hadirnya pasukan penjaga perdamaian. Konsepsi bina damai tradisional perlu diadaptasikan dengan situasi saat ini. Seiring dengan perkembangan teknologi, beliau memperkenalkan konsep saintifik “digital peacekeeping” dalam masa pembatasan wilayah negara dan mobilitas manusia secara global. Pada aspek ekonomi-politik beliau menekankan bahwa fenomena COVID-19 membatasi perputaran rantai produksi global. Fenomena COVID-19 harusnya lebih banyak mendorong aktor-aktor internasional untuk memperkuat multilateralisme maupun regionalisme daripada sekadar mengutamakan kepentingan nasional sematamata dan bagaimana ilmu HI mewujudkannya.
Sebagai penutup Hanantyo Sri Nugroho, S.IP, M.A. selaku moderator kegiatan webinar menyimpulkan bahwa kolaborasi riset berbagai sektor di dalam negara dan dalam konteks jaringan internasional merupakan kunci menghadapi permasalahan dunia yang semakin kompleks.
*Press Release Webinar Nasional FES Universitas Amikom Yogyakarta dan P2W LIPI
