JDIH-LIPI

Persiapkan Calon Pemimpin Masa Depan, LIPI Bangun Manajemen Talenta ASN

Bogor. Hukum LIPI. Untuk mempersiapkan calon pemimpin masa depan (future leadres) di lingkungan internal, LIPI tengah menyusun panduan sistem manajemen talenta untuk mencari, mengelola, mengembangkan, dan mempertahankan pegawai terbaik di lingkungan LIPI. Hal ini disampaikan oleh Nur Tri Aries, Sekretaris Utama LIPI saat membuka acara yang bertajuk Konsultasi Publik Rancangan Peraturan LIPI tentang Manajemen Talenta, di Bogor pada Kamis (17/10) lalu.

LIPI Siapkan Masukan untuk Rancangan Peraturan Pelaksana UU Sisnas Iptek

Undang-undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi telah disetujui oleh Pemerintah 13 Agustus 2019 lalu. Namun, untuk mendukung pelaksanaannya, Undang-undang yang bernomor 11 tahun 2019 (UU Sisnas IPTEK) ini mengamanatkan dua puluh dua Rancangan Peraturan Pemerintah dan tiga Rancangan Peraturan Presiden untuk diselesaikan dalam jangka waktu dua tahun.

Aturan Baru: Komisi Etik dan Perilaku Peneliti Jamin Kegiatan Penelitian

Cibinong. Hukum LIPI. Untuk menegakkan kode etik dan perilaku serta untuk menjamin pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan penelitian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyiapkan Rancangan Peraturan tentang Komisi Etik dan Perilaku Peneliti (KEPP) di lingkungan LIPI.

Regulasi Repositori Ilmiah Nasional Mendesak Diterbitkan

Jakarta, Hukum LIPI. Secara nasional data karya ilmiah, hasil penelitian dan/atau pengembangan belum dikelola dengan baik. Sehingga perlu diterbitkan regulasi yang mengatur repositori dan pengelolaannya. Hal ini diungkapkan oleh Dr. Mego Pinandito, Deputi Bidang Jasa Ilmiah LIPI pada Focus Group Discussion dengan tema Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Repositori Iptek Nasional, pada tanggal 22 Oktober 2018 di Jakarta.

LEMBAGA PENYIMPAN MIKROORGANISME INACC LIPI, SIAP MENJADI INTERNATIONAL DEPOSITORY AUTHORITY

Jakarta, Hukum LIPI. Sebagai lembaga penyimpan mikroorganisme, Indonesian Culture Collection LIPI atau disingkat InaCC siap menjadi International Depository Authority. Hal ini diungkapkan oleh Dr. Atit Kanti, Kepala Bidang Mikrobiologi LIPI, dalam Focus Group Discussion (FGD) Sumber Daya Genetik dan Budapest Treaty, tanggal 18-19 Oktober 2018 di Jakarta.

Berita Hukum

Regulasi Repositori Ilmiah Nasional Mendesak Diterbitkan

Selasa, 2018-10-23 oleh :

"Karya Ilmiah sudah banyak dihasilkan, namun secara nasional belum dikelola dengan baik, (karena itu) perlu payung hukum untuk pengaturannya." ungkap Mego. Hal ini sejalan dengan pentingnya keberadaan Karya Ilmiah dan data ilmiah hasil penelitian untuk kualitas penelitian di Indonesia,

“Karya Ilmiah dan data ilmiah hasil penelitian dan pengembangan merupakan aset penting dalam peningkatan kualitas penelitian di Indonesia sehingga harus tersedia untuk jangka panjang,” lanjut Mego.

*Repositori dan Depositori*

Dalam paparannya Mego menjelaskan perbedaan antara Repositori dan depositori. Repositori Ilmiah merupakan sistem penyimpanan dan akses ke karya ilmiah yang dihasilkan dari penelitian dan/atau pengembangan, survei, atau pemikiran sistematis. Sedangkan Depositori merupakan sistem penyimpanan data primer. Keduanya harus dikelola dengan baik, termasuk kebijakan bagaimana cara untuk aksesnya.

Dari sisi regulasi, Srining Widati, Perancang Peraturan Perundang-undangan LIPI, sebagai salah satu narasumber FGD menyampaikan urgensi untuk wajib simpan seluruh data primer dan hasil penelitian dan pengembangan telah masuk dalam pasal pengaturan di Rancangan Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (RUU Sinas Iptek). "Wajib simpan diatur di RUU Sinas Iptek, dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah," Jelas Srining.

Melihat Kementerian/Lembaga sudah banyak yang memiliki repositori ilmiah, lebih lanjut Srining mengusulkan untuk diintegrasikan secara nasional. “urgensi kebutuhan regulasi terkait Repositori Ilmiah Nasional saat ini dapat diusulkan dalam Peraturan Presiden, sementara menunggu RUU menjadi UU; (Peraturan Presiden) yang fokus pengaturan pada integrasi, koordinasi, dan sinergi repositori Ilmiah secara nasional”, tandas Srining.

Hadir narasumber lainnya adalah Ir. Prakoso, MM Sekretaris Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemenristekdikti memaparkan Perundang-undangan terkait wajib simpan data di Indonesia. Prakoso menjelaskan saat ini memang sedang dibahas RUU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang inisiasinya berasal dari DPR.

Pelaksanaan FGD ini dipandu oleh Plt. Kepala Pusat PDII, Hendro Subagyo.,M.Eng dan diikuti sejumlah pegawai di lingkungan PDII LIPI khususnya yang bertugas dalam pengembangan database Repositori Ilmiah LIPI.

(srw/ed: adh)