admin

Penggantian tahun dari 2015 menuju 2016 membawa angin baru bagi Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI . Terdapat beberapa arah kebijakan yang perlu dilakukan penyesuaian. Salah satu diantaranya adalah Sentralisasi Pengelolaan Anggaran DIPA 2016, dimana Kuasa Pengguna Anggaran berada di Sekretaris Utama LIPI dan Pejabat Pembuat Komitmennya adalah kepala Biro.

“Tahun 2016 ditetapkan sebagai tahun konsolidasi”, begitu ucap Nur Tri Aries, Kepala BKHH LIPI dalam Rapat Koordinasi BKHH yang berlangsung pada Kamis, 14 Januari 2016 di Kampus LIPI Jakarta.

“Tujuan utama dilangsungkannya Rapat Koordinasi ini adalah untuk membuat perencanaan, untuk dapat dikritisi serta ditanggapi oleh seluruh sivitas”, tambah Nur.

Rapat Koordinasi yang mengundang seluruh sivitas BKHH ini juga turut menghadirkan presentasi dari seluruh koordinator rencana kegiatan BKHH selama satu tahun kedepan. Masing-masing koordinator tersebut diminta untuk membuat rencana kegiatan (work plan) dan rencana keuangannya (cash plan).

Nur menegaskan, selain isu terkait dengan penyatuan pengelolaan anggaran 2016, isu lain yang perlu dicermati oleh civitas BKHH adalah bagaimana Penilaian Kinerja Pegawai dan Reformasi birokrasi BKHH.

“Dalam penilaian kerja pegawai, pada tahun ini dilakukan dengan lebih ketat,” tutur Nur. “Penilaian menggunakan dua komponen dasar, yakni 60% kinerja dan 40% kehadiran. Dasar penilaian tersebut menggunakan Sasaran Kerja Pegawai (SKP). SKP ini kemudian menjadi kontrak kerja bagi sivitas BKHH,” paparnya.

Sebagai informasi, agenda besar Reformasi yang dicangkan LIPI, terdiri dari delapan area perubahan, yakni Pola Pikir dan Budaya Kerja, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan yang terakhir peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Dari delapan area perubahan tersebut, BKHH LIPI menjadi koordinator untuk dua area perubahan, yaitu Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. Nur Tri juga menyampaikan kekurangan pelaksanaan RB di tingkat BKHH yakni terkait pendokumentasian. Sehingga hal ini perlu untuk ditingkatkan kedepannya.

Pada sesi akhir penutupan Nur memberikan arahan agar seluruh sivitas dapat terus bekerja sama, saling mengisi, saling membantu sama lain, demi BKHH dapat lebih baik dan lebih baik lagi.(adh)

Refleksi sebagai tradisi akhir tahun Biro Kerjasama, Hukum dan Humas (BKHH) diselenggarakan Kamis (31/12) di Media Center Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Refleksi digelar dalam format dialog informal antara para pemegang jabatan struktural BKHH dengan segenap sivitas yang bertujuan untuk melihat capaian dan evaluasi kerja guna penetapan rencana kinerja tahun 2016.

Sebelumnya evaluasi serupa telah dilakukan pada awal desember 2015, dari hasil evaluasi tersebut melihat bahwa target kinerja di 2015 kurang lebih telah sesuai dengan penetapan kinerjanya. Diungkapkan oleh Kepala BKHH Nur Tri Aries Suestyningtyas bahwa di tahun 2015 BKHH mendapatkan kado terindah yaitu sebagai tim koordinator PPID bisa membawa LIPI masuk peringkat 10 dalam keterbukaan informasi dilingkungan Lembaga dan kementerian negara. Diharapkannya, untuk tahun berikutnya rangking tersebut dapat ditingkatkan.

Dalam acara refleksi akhir tahun BKHH juga disampaikan berbagai refleksi dari masing – masing bagian salah satunya diwakili oleh bagian humas yang disampaikan oleh Isrard M,H. Isrard menekankan bahwa hal yang menjadi catatan penting dari rencana kinerja humas tahun 2016 adalah penyelesaian penyusunan pedoman diseminasi yang diharapkan bisa diselesaikan di awal tahun. Selanjutnya, Isrard menyebutkan, mengenai redesain website lipi yang diharapkan dapat segera ditampilkan untuk menggantikan laman website LIPI yang ada saat ini.

Isrard juga mengungkapkan, di tahun 2015 terdapat banyak hal – hal menarik, salah satunya adalah adanya keinginan peneliti untuk tampil di media. Menurutnya, hal tersebut mendukung kegiatan kehumasan yang dikoordinasi oleh bagian humas. di tahun 2016 diharapkan kegiatan kehumasan dapat ditingkatkan lagi dengan terus mendorong para peneliti untuk lebih eksis tampil dimedia untuk memperkenalkan hasil penelitiannya.

Refleksi akhir tahun BKHH diisi dengan penyerahan penghargaan kepada Pegawai terbaik dan pegawai teladan. Pegawai terbaik BKHH tahun 2015 diberikan kepada Mila Hanifa SH, MH dan pegawai teladan LIPI tahun 2015 diberikan kepada Anwar Muhammad.

Sementara, Kinerja akhir tahun BKHH ditutup dengan dilantiknya pejabat baru di lingkungan struktural eselon 4 BKHH yaitu Kepala Sub Bidang Kerjasama Luar Negeri yang sebelumnya dijabat oleh Dra. Retno Darwanti yang digantikan oleh Mafaza. S.I.P dan Kepala Sub Bidang Pengayaan Ilmiah Yutainten. S.Sos. M.Commun, yang sebelumnya dijabat oleh Tri Budi Iswaryanto S.S.

0 0 1 427 2436 inahost 20 5 2858 14.0 96 Normal 0 false false false EN-US JA X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:Calibri;}

Sekretaris utama LIPI, Siti Nuramaliati Prijono yang turut hadir dalam acara tersebut mengungkapkan pentingnya perencanaan dalam setiap kegiatan. “Jika perencanaan matang maka beban pekerjaan kegiatan akan menjadi ringan,” tegasnya. “Semoga tahun depan kinerja BKHH dpt lbh baik lagi dan kerjasama antar bagian dapat ditingkatkan tanpa ter terkotak – kotak dibagian masing – masing,” tambahnya. (Arm)

Presiden Soekarno melalui melalui Dekrit Presiden No. 316 tahun 1959, menetapkan bahwa tanggal 22 Desember adalah Hari Ibu. Hari besar nasional yang sangat berarti khususnya bagi para kaum perempuan tersebut dan dirayakan secara nasional hingga saat ini.

Dalam rangka memperingatinya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melaksanakan Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Ibu, ke 87, pada Selasa (22/12) lalu di Kampus LIPI Jakarta. Upacara kali ini mengusung tema “Kesetaraan Perempuan dan Laki-laki dalam Mewujudkan Lingkungan yang Kondusif untuk Perlindungan Perempuan dan Anak”. Hadir selaku inspektur upacara Deputi Bidang Pengetahuan Hayati LIPI, Prof. Dr. Enny Sudharmonowati.

Dalam sambutannya Enny Sudharmonowati mengatakan,tema ini dibangun dengan melihat situasi dan kondisi bangsa Indonesia Tahun 2015 dan menyelaraskan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 serta mewujudkan Nawacita sebagai salah satu agenda nasional. “Telah banyak keberhasilan dan kemajuan yang dicapai perempuan Indonesia hingga saat ini, namun tidak dipungkiri bahwa kondisi perempuan juga anak sebagai kelompok masyarakat yang rentan dari berbagai kekerasan, eksploitasi dan perlakuan diskriminatif lainnya,” ujarnya.

Enny menyebutkan, perempuan dan anak dengan jumlah yang relatif besar yaitu 80% dari total penduduk Indonesia keduanya merupakan sumber daya dan aset potensial dalam pembangunan. “Mengingat maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di masyarakat, maka tema ini diangkat untuk memberikan penyadaran kepada semua pemangku kepentingan tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang kondusif untuk melindungi perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan,” tegas Enny.(sob)

Forum komunikasi kehumasan yang merupakan jembatan penghubung berbagai fungsi kehumasan, dalam hal ini khususnya di area pemerintahan sangatlah dibutuhkan. Hal itu diungkapkan oleh Dyah Rachmawati Sugiyanto, Wakil Ketua Umum I Ikatan Pranata Humas Indonesia (IPRAHumas) pada Kamis (17/12) lalu, di Jakarta. Menurutnya, Forum komunikasi tersebut diharapkan ada, agar kehumasan pemerintahan tidak jalan masing-masing, untuk itu diperlukan sinergi di dalamnya sehingga tercapai transparansi penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif.

Pemilihan Ketua Baru

Menurut Dyah, sistem pemilihan ketua pengurus kali ini menggunakan sistem terbuka. “Setiap orang melalui Koordinator Wilayahnya berhak mengusulkan nama calon kandidat. Kali ini telah terpilih dua orang kandidat, yakni Purwadi (Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI) dan Fadly Suhendra (UPT. Balai Media dan Reproduksi- LIPI Press) keduanya berasal dari Wilayah Jakarta,” jelasnya.

Purwadi, sebagai ketua terpilih, dalam kampanyenya mengusung visi meningkatkan peran dan profesionalisme Fungsional Pranata Humas LIPI di level lokal, nasional, dan bahkan internasional.

Sementara, beberapa misinya adalah menjadikan Pranata Humas LIPI lebih proaktif dalam merespons atau menyikapi isu-isu kelembagaan dan nasional, mendorong Peran Pranata Humas LIPI untuk lebih aktif lagi dalam menyampaikan capaian dan prestasi LIPI kepada publik, mendorong agar Pranata Humas LIPI mendapatkan posisi yang lebih baik dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang fungsionalnya, mendorong agar jumlah Pranata Humas LIPI lebih meningkat lagi melalui penambahan anggota baru maupun membantu eksistensi keanggotaan yang telah ada, serta mendorong dan menyuarakan kenaikan tingkat atau jenjang Fungsional Pranata Humas pada level nasional.

“Saya berharap, di bawah kepemimpinan Purwadi, Fortamas LIPI semakin berkibar dan dapat menunjukkan eksistensi Pranata Humas LIPI yang professional,” tandas Dyah. Dyah yang merupakan Ketua Forum Komunikasi Pranata Humas (Fortamas) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) periode 2011-2015, dalam kesempatan tersebut juga memimpin Sidang Pleno Forum Pranata Humas LIPI, yang membahas tentang draft anggaran dasar/ anggaran rumah tangga, pengembangan SDM, dan program kerja Fortamas periode 2015-2018. (sob)

“Dari tahun ke tahun LIPI mengalami keberhasilan yang signifikan,” tandas Dr. Akmadi Abbas M.Eng selaku Wakil Kepala LIPI. Ia mengungkapkan, walaupun tidak 100% melibatkan Pranata Humas Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), peraihan tanda penghargaan itu diperoleh dengan upaya keras.

“Pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan serta keahlian anggota fungsional khususnya Pranata Humas tidak hanya di pusat tetapi juga di satker dan pada tahun 2016 diharapkan mengupayakan e-layanan,” tegas Akmadi saat membuka Musyawarah Besar Forum Pranata Humas (Fortamas) LIPI tahun 2015, (22/11) lalu di Widya Graha LIPI, Jakarta.

Senada dengan Akmadi, Sekretaris Utama LIPI Dr. Siti Nurmaliati Priyono menegaskan bahwa komunikasi Pengurus Fortamas Pusat dengan daerah dan satker LIPI harus ditingkatkan,” ujarnya. “Pranata Humas juga harus aktif menghubungi peneliti untuk mendapatkan bahan tulisan di hari-hari besar nasional”, tambahnya. Menurutnya, Pranata Humas LIPI diharapkan dapat mengisi atau membuat tulisan/artikel yang terkait hari besar nasional, contohnya tentang Hari Ibu.

Kesempatan Karir PNS

Terkait dengan kesempatan berkarir, Siti Nuramaliati mengatakan bahwa keterbatasan jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dikembangkan melalui jalur struktural dan fungsional. Dalam kesempatan yang sama Nur Tri Aries Suestiningtyas selaku Kepala Biro Kerja Sama, Hukum dan Humas (BKHH) LIPI menambahkan, untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme perlu diadakan workshop dan seminar, agar standar layanan publik mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selain itu, menurutnya, perilaku dan etika, penilaian, serta kiprah pranata humas seyogyanya mengarah ke diseminasi dan Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID).

“Untuk memotivasi, akan ada program pemeringkatan satker dalam melakukan inovasi layanan publik dan pranata humas terbaik dan pengelolaan website terbaik,” tutur Nur. “Dukungan Fortamas dan Ikatan Pranata Humas Indonesia (IPRAHumas) tidak hanya menyuarakan aspirasi tetapi juga mengenalkan LIPI lebih luas,” tambahnya juga. (sob/ ed: dee)

Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2015 menjadi momentum penting bagi kebangkitkan nasionalisme konsumen Indonesia. Konsumen Indonesia harus semakin cerdas dan cerdik dan selalu cinta produk Indonesia membeli dan mengunakan produk dalam negeri.

Konsumen cerdas adalah mereka yang memahami hak dan kewajiban. Konsumen mandiri artinya memutuskan beli atau tidak secara sendiri untuk melindungi diri sendiri beli atau tidak beli. Konsumen dengan nasionalisme tinggi, apapun yang terjadi akan pilih produk dalam negeri, beli produk dalam negeri dan gunakan produk dalam negeri.

Indonesia sebagai konsumen terbesar ke-24 dan diharapkan bisa membuat kejutan dengan menggerakkan kemajuan ekonominya melalui kesadaran konsumen dalam negeri dalam mengonsumsi produk barang dan jasa dalam negeri. Kebangkitkan Industri dalam negeri akan secara langsung menyerap tenaga kerja dan menggerakkan sektor rill.

Dirjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen kementerian Perdagangan RI, Widodo, dalam Forum Komunikasi Bakohumas,pada hari Selasa (23/12) lalu, memaparkan “Pengawasan Barang Beredar dakam Rangka Perlindungan Konsemen”. Ia mengatakan, sebagai konsumen, kita harus pintar dan cerdik. “Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sangat tegas disebutkan sejumlah tujuan pentingnya perlindungan konsumen,” ujarnya. “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian Hukum meliputi terbangunnya konsumen yang lebih cerdas dan cerdik, terwujudnya pelaku usaha yang bertanggung jawab, produk barang dan jasa yang beredar di pasar Indonesia semakin berkualitas dan mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari askses negatif pemakaian barang ,” tambah Widodo.

Widodo juga menegaskan, tujuan perlindungan konsumen mencerminkan Hak konsumen, kebebasan pelaku usaha, kewajiban konsumen, dan hak pelaku usaha dan menjadi hak dan kewajiban konsumen dan terciptanya kepastian Hukum dan kepastian berusaha bagi konsumen dan pelaku usaha. “Perlindungan konsumen memang ditujukan sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan menghindari barang/jasa tidak sesuai ketentuan. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa konsumen harus dilindungi,” tandas Widodo.

Acara Forum Bakohumas yang berlangsung di Kementerian Perdagangan RI tersebut dibuka oleh Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdaganggan Sri Agustiradan diikuti lebih dari 60 peserta yang terdiri dari dari berbagai kementerian dan instansipemerintah dan BUMN terkait. Acara dihadiri oleh Ani Mulyati, Kepala Biro Humas Kementerian Perdagangan, Ketua Umum Bakohumas Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan media Massa Kementerian Komunikasi dan Informasi Dr. Hendri Subiakto. (andr/ ed: dee)

“Pengelolaan rumah negara merupakan permasalahan yang krusial, sehingga perlu pendekatan spiritual disamping pendekatan penegakan aturan”

Pernyataan tersebut disampaikan Bambang Subiyanto, Deputi Jasa Ilmiah LIPI, dalam pembukaan workshop Pengelolaan Rumah Negara, Selasa (15/12), di Cibinong. Bambang mengemukakan bahwa dalam pengelolaan Rumah Negara terdapat permasalahan yang tidak sederhana. Menurutnya, penting untuk dilakukan pengelolaan Rumah Negara menuju tertib secara administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum.

Bambang menyebutkan, beberapa persoalaan mendasar yang ditemui dilapangan seputar pengelolaan rumah negara, yakni penghunian yang tidak sesuai peruntukannya, ketidaksediaan meninggalkan RN meski telah lewat waktu hunian, dan tuntut ganti rugi atas perbaikan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Bambang meminta Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas (BKHH) bersama-sama dengan Biro Umum untuk dapat merumuskan strategi dalam menertibkan pengelolaan Rumah Negara sebagai rumusan hasil workhop. “Strategi dan rumusan penyelesaian pengelolaan juga guna mendukung reformasi birokrasi dilingkungan LIPI”, tutur Bambang.

Sebagai informasi, berdasarkan PP nomor 40/1994, Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau Pegawai Negeri. Rumah Negara dapat digolongkan kepada tiga sesuai peruntukkannya, yakni RN Golongan I, dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu, harus ditempati, dan hak huniannya terbatas selama masa jabatan.

0 0 1 254 1604 inahost 30 8 1850 14.0 Normal 0 false false false EN-US JA X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

Berbeda dengan Golongan I, Rumah Negara Golongan II disediakan bagi Pegawai Negeri dari suatu instansi yang kemudian harus dikembalikan kepada negara apabila telah berhenti atau pensiun. Sementara untuk Golongan III Rumah Negara yang disediakan dapat dijual kepada penghuninya.(adh).

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI Rudiantara resmi mengukuhkan Kepengurusan Ikatan Pranata Humas Indonesia (Iprahumas) periode 2015 – 2018 di Ruang Serbaguna Kementerian Kominfo, Minggu (6/12) kemarin.

Kepengurusan Ikatan Pranata Humas tersebut berdasarkan Hasil Kongres yang dilaksanakan di Bandung 27 Agustus 2015, yang telah memilih secara aklamasi ketua umum Iprahumas Endah Kartikawati, Pranata Humas dari Kementerian Pertanian.

“Saya, Menteri Komunikasi dan Informatika, dengan ini mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus Ikatan Pranata Humas Indonesia periode 2015 sampai dengan 2018. Semoga Allah SWT melimpahkan taufik dan hidayahnya, Amin,” ucap Rudiantara saat mengukuhkan pengurus IPRAHumas.

Dalam sambutannya, Rudiantara mengatakan, isu utama saat ini adalah cara berkomunikasi pemerintah dengan publik. “Pranata Humas harus membangun tim komunikasi yang efektif untuk mengelola program instansi dengan identifikasi stakeholder, pemetaan nilai dan interest stakeholder dan strategi komunikasi yang baik,” imbuh Rudiantara.

Tenaga Humas Pemerintah (THP)

Pada kesempatan yang sama, Menkominfo membuka secara resmi masa orientasi THP. Dalam sambutannya, Menkominfo menyebutkan bahwa THP bertanggungjawab kepada Menteri. “Para THP direkrut untuk memperkuat pelaksanaan Government Public Relation (GPR),” tegas Rudiantara. “THP harus mampu mengimbangi secara dinamis dan cepat terhadap perkembangan situasi yang terjadi setiap saat atau real time,” tambahnya.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kemkominfo, Djoko Agung Hariadi mengharapkan, dalam waktu dua tahun THP yang telah ditempatkan di K/L dapat mendorong kemampuan dan kompetensi Pranata Humas yang telah ada, dengan pola kerja baru. “Pada akhirnya, diharapkan pelaksanaan dan pengelolaan komunikasi publik dapat dilaksanakan secara mandiri oleh Pranata Humas pada masing-masing instansi,” tuturnya.

Ketua Umum Iprahumas, Endah Kartikawati, MM, dalam kesempatan terpisah mengatakan bahwa Iprahumas sebagai partner strategis Kemkominfo memiliki tugas yang penting dan harus dilakukan secara terpadu dan serius dalam menjawab tantangan komunikasi publik, khususnya di era digital saat ini.

0 0 1 332 2097 inahost 39 11 2418 14.0 96 800×600 Normal 0 false false false EN-US JA X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:Calibri;}

Acara Pengukuhan disaksikan oleh para insan Humas, di antaranya Panitia Seleksi THP, Pejabat Struktural di lingkungan Kementerian/ Lembaga/ Daerah, dan para THP (dee)

Biro Kerja Sama, Hukum dan Humas (BKHH) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bersama Pusat Konservasi Tumbuhan (PKT) Kebun Raya – LIPI sedang membahas Penyelesaian Kasus Tanah Kebun Raya Eka Karya Bali-LIPI melalui Focus Group Discussion (FGD) di Ruang Pertemuan Dillenia, Bogor.

Dr. Didik Widiyatmoko, Kepala Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya LIPI mengatakan, pengelolaan Kawasan Kebun Raya di Tabanan Bali yang dikelola oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui UPT BKT Kebun Raya Eka Karya Bali LIPI. “Izin pengelolaan yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan pada tahun 1995 telah berakhir jangka waktunya pada tahun 2014,” terangnya.

Menurut Didik, pengelolaan kawasan hutan yang diperuntukkan sebagai kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK), Hasil monitoring dan evaluasi Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Bali merekomendasi LIPI segera mengajukan Perpanjangan. “Apabila izin tidak diperpanjang, maka keberadaan BKT KR Eka Karya Bali dianggap illegal,” tegasnya.

Menindaklanjuti adanya temuan Dinas Kehutanan Provinsi Bali tersebut selanjutnya mendorong BKHH mengadakan Focus Group Discussion (FGD) mengangkat tema “Penyelesaian Kasus Tanah UPT Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Eka Karya Bali LIPI dengan Hak Pinjam Pakai, Upaya Menuju Pengalihan Aset BMN Secara Penuh Pengelolaan Kepada LIPI”

“Diskusi terbatas ini membahas permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan kawasan Kebun Raya Eka Karya Bali LIPI dengan hak Pengelolaan Pinjam Pakai,” tutur Srining Widati, MH selaku Kepala Bagian Hukum, BKHH LIPI.

Srining menyebutkan bahwa diskusi juga membahas Mekanisme Pengusulan Pengalihan Aset BMN LIPI kepada BAKOSURTANAL Tahun 2010; dan Pokok-Pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. (jkw)

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)mensosialisasikan penyelenggaraan Internasional Conferece on Family Planning (ICFP) ke-IV yang akan diadakan di Nusa Dua Bali, pada hari Rabu, (20/10) kemarin, di Jakarta.Konferensi akan digelar pada tanggal 9 – 12 November 2015.

Ketua Umum Bakohumas, Joko Agung Haryadi, menyampaikan Konferensi Internasional tentang keluarga berencana diadakan dua tahun sekali, melibatkan pemerintah dari berbagai negara, lembaga internasional di bidang kependudukan, keluarga berencana, kesehatan serta praktisi.

Kepala BKKBN, Surya Chandra Surapaty, dalam sambutannya, mengharapkan peran Bakohumas dalam menyebarluaskan Informasi kepada publik dan turut serta mensukseskan penyelenggaraan ICFP.“Program Keluarga Berencana bisa digalakkan kembali untuk mencapai kualitas, kuantitas hidup sejahtera bagi masyarakat,” ungkapnya.

Surya juga menegaskan,konferensi ini merupakan ajang untuk memperkuat komitmen terhadap Keluarga Berencana,serta bisa tukar menukar informasi pembelajaran dan pengetahuan tentang pengembangan terhadap teknologi kontrasepsi.

Sementara, Sekjen Kemennaker RI. Ir. Abdul Wahab Bangkona, mengatakan bahwa pada intinya program Keluarga Berencana mengkampanyekan angka penurunan kematian ibu dan anak, kemiskinan. kelaparan, serta untuk meningkatkan pendidikan bagi anak-anak di Indonesia.

Terakhir sebelum acara diskusi dan tanya jawab disampaikan tambahan sedikit paparan dari Sekretaris BKKBN, Ambar Rahayu. Ia sangat mendukung dalam kebijakan dan strategi program Kependudukan karena keluarga adalah sebagai wahana pertama yang penting dalam kehidupan.(neng/and)