admin

Beberapa wilayah di Indonesia rawan bencana, baik bencana alam maupun bencana yang disebabkan dari faktor manusia. Bencana dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain geografis, geologis, iklim, keragaman sosial, budaya dan politik. Dalam menyosialisasikannya, Badan Nasional Penganggulangan Bencana (BNPB) mengajak peserta BAKOHUMAS (Badan Koordinasi Kehumasan) untuk mengikuti Pelatihan Penanggulangan Bancana yang berlangsung selama 3 hari (2-5/3), di Pusat Pendidikan BNPB di Sentul Jawa Barat.

Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB, Wisnu Wijaya, saat membuka acara mengatakan bahwa acara ini sangat strategis khususnya di bagian informasi. “Salah satu fokus dari kebencanaan adalah masyarakat sebagai kuncinya. Pada prinsipnya masyarakat dapat selamat kalo mereka mendapat informasi yang tepat dan waktu yang cepat, sehingga mereka dapat melakukan reaksi setelah mendapat informasi tersebut,” terangnya.

Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Informatika, Henry Subiakto mengatakan, dunia tercengang melihat besarnya tsunami Aceh dan besarnya korban di sana. “…itu menjadi tonggak sejarah kerja sama antar negara. Bukan hanya negara-negara Asean, melainkan hampir semua negara sahabat membantu saat peristiwa tsunami Aceh,” kata Henry. “Kerja sama ini terus dikembangkan dan dipertahankan hingga lahirlah Asean Committee on Disater Management (ACDM),” sambungnya.

Menurut Henry, Persoalan kebencanaan dekat sekali dengan kita, dan humas punya peran sangat penting. “Peran humas adalah pada pra diasater atau bencana yaitu memberikan semacam pemahaman bagaimana cara kita menghadapi disaster semacam kesigapan atau kesiapan aktifitas kalau ada bencana,” tegasnya.

0 0 1 300 1716 inahost 14 4 2012 14.0 Normal 0 false false false EN-AU JA X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-ansi-language:EN-AU;}

Dalam kesempatan tersebut para peserta juga diberi pelatihan mengenai bagaimana cara membangun tenda pengungsian, memasak di dapur umum, memberi pertolongan pertama pada korban, serta cara menggunakan alat komunikasi dan GPS. Acara ini diikuti lebih kurang 80 orang yang berasal dari kementerian dan lembaga.(sob)

Penindakan terhadap surat palsu memasuki tahap baru. Setelah beredarnya surat palsu yang mengatasnamakan pimpinan berlangsung cukup lama, kini saatnya untuk bertindak lebih serius yakni dengan melibatkan pihak berwajib.

Rekomendasi tersebut muncul dalam pembahasan tindak lanjut penanganan surat palsu pada hari Jum’at, 26 Februari 2016 di Cibinong. Pembahasan ini diinisiasi oleh Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas sebagai respon mencari langkah strategis dalam penanganan surat palsu.

Dr. Akmadi Abbas, Wakil Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam pembukaan diskusi menyatakan,“isu adanya surat palsu sudah berlangsung cukup lama, bentuk tindakan pencegahan sudah dilaksanakan, namun tetap saja praktek surat palsu tidak berhenti”, ungkapnya. Akmadi menyadari perlu penindakan tegas dan rencana strategis untuk menghentikan beredarnya surat palsu tersebut.

MOTIF DIBALIK SURAT PALSU

Surat palsu yang mengatasnamakan pimpinan LIPI yang sudah berlangsung hampir satu tahun ini hanyalah motif untuk melakukan tindak pidana berikutnya, yakni penipuan, begitulah hasil investigasi sementara Bagian Hukum. Pada tahap awal, pelaku menyebar undangan kepada Universitas atau badan diklat di daerah-daerah dengan dalih akan diadakan Bimbingan Teknis Upaya Peningkatan mutu Penelitian dan Sosialisasi Implementasi Pelaksanaan Perka LIPI No. 2 Tahun 2014. Berdasarkan data Humas, undangan tersebut biasanya dikirimkan lewat email atau surat langsung.

Dalam surat palsu disebutkan bahwa, peserta/calon korban yang mendapat undangan dan tertarik untuk memenuhinya akan diakomodir uang transport dan akomodasi yang diambil dari dana APBN. Untuk informasi lebih lanjut, pelaku juga sudah mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi pada surat. Setelah calon korban menelpon pelaku, calon korban diarahkan untuk menuju ATM. Korban yang penasaran dan mudah terpengaruh, melalui saluran telepon pelaku menggerakkan korban untuk mengirimkan sejumlah uang kepada rekening pelaku, (seperti modus penipuan via telpon dan ATM pada umumnya). Inilah tahap akhir dari penipuan, bukannya korban yang dikirim uang transport dan akomodasi, tapi korbanlah yang mentransfer uang kepada pelaku.

Rangkaian tindakan ini bisa dikatakan sangat rapi dan terstruktur. “Nomor kontak yang selalu dicantumkan langsung tidak aktif setelah tiga hari surat dikirimkan”, ungkap Agung Legowo, salah satu tim Hukum Biro Kerja Sama, Hukum dan Humas (BKHH) LIPI. Agung menilai, kejahatan ini memiliki keorganisasian yang sangat tinggi, sehingga akan cukup sulit untuk menangkapnya kecuali dengan melibatkan pihak kepolisian.

KEJANGGALAN SURAT PALSU

Surat palsu yang dikirim oleh pelaku dapat dicirikan dengan hal berikut, pertama, pada bagian kop surat LIPI. Pada bagian kop surat tercantum nomor telepon dan fax yang bukan nomor telpon dan fax LIPI asli LIPI, untuk mengetes kebenarannya, dapat mencari nomor kontak LIPI melalui web resmi LIPI (www.lipindonesia.com). Kedua, ada pernyataan bahwa transportasi dan akomodasi setiap peserta diakomodir oleh panitia. Ini tentunya menimbulkan kecurigaan, karena tidak mungkin lembaga pemerintah mengeluarkan dana tanpa ada bukti pertanggungjawaban sebelumnya.

Kejanggalan sederhana di atas tentunya butuh keaktifan setiap pihak mengidentifikasinya. Tanpa hal tersebut, memungkinkan kembali akan ada korban.

PERAN BKHH DALAM PENANGANAN SURAT PALSU

0 0 1 600 3421 inahost 28 8 4013 14.0 Normal 0 false false false EN-US JA X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} Nur Tri Aries, Kepala BKHH LIPI menyampaikan bahwa sejauh ini BKHH sudah proaktif dalam penanganan surat palsu. “Tim Hukum diturunkan untuk melakukan kajian dan pengumpulan bukti-bukti yang ada, sementara bagian hukum melakukan solialisasi melalui jaringan medsos maupun web LIPI”. Ucapnya. Meski begitu, ternyata usaha yang dilakukan belum cukup membendung penyebaran surat palsu. Karena itu, Nur Tri menyambut baik rekomendasi rapat untuk bersikap tegas dengan melakukan pelaporan kepada pihak Kepolisian. “semoga dengan tidakan seperti ini pelaku dapat ditangkap dan penyebaran surat palsu dapat dihentikan”, tambahnya.

Pinisi Edutainment Park, sebuah taman bermain indoor dengan tema pendidikan di Blok M, menggandeng LIPI yang diwakili oleh Bagian Bina Ilmiah LIPI Biro Kerja Sama Hukum dan Humas LIPI dalam acara Young Scientist Gathering 2016.

Dalam acara tersebut, hadir Prof. Bambang Subiyanto, Deputi Jasa Ilmiah LIPI membuka acara. Dalam sambutannya, Bambang Subiyanto menjelaskan perjalanan LIPI dalam merintis kompetisi Ilmiah. “LIPI telah memulai upaya menumbuhkan budaya Ilmiah pada generasi muda sejak tahun 1969” tuturnya.

Acara Young Scientist Gathering menghadirkan M. Iklhasul Amal dari Puspitek LIPI, Luca Cada Lora pemenang 4th Grand Awards Intel ISEF 2015 dan LKIR IPT 2014, beberapa peneliti remaja lain dan artis Ibukota, Derby Romero. Acara tersebut menyedot tidak kurang 500 pengunjung dari berbagai sekolah di Jabodetabek.

Bagian Bina Ilmiah Masyarakat mengisi booth Klinik Karaya Tulis Ilmiah yang di dalamnya tersedia informasi terkait penyelenggaraan Lomba Karya Ilmiah Remaja (LKIR) dan National Young Inventors Awards (NYIA). Pendaftaran LKIR dan NYIA telah dibuka sejak Januari 2016. Pengunjung juga bisa mendapatkan informasi terkait Perkemahan Ilmiah Remaja Nasional (PIRN) Bengkulu 2016 yang pendaftaraannya akan dibuka bulan Februari ini.

0 0 1 240 1370 inahost 11 3 1607 14.0 Normal 0 false false false IN JA X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-ansi-language:IN;}

Pada acara ini Pinisi juga memperkenalkan Wall of Fame Peneliti Muda mereka, dimana wahana hiburan berbasis edukasi ini menyediakan satu sudut tembok yang dikhususkan bagi peneliti muda berprestasi, Wajah Luca, juara LKIR IPA 2014 sekaligus Peraih 4th Grand Awards Intel ISEF 2015 menjadi salah satu yang pertama muncul di Wall of Fame tersebut. (gst)

Berbagai hasil penelitian di Bidang Pangan, Obat, Hankam dan Energi dipamerkan LIPI pada salah satu rangkaian kegiatan Rapat Kerja Nasional Kementerian Riset Teknologi Perguruan Tinggi (Rakernasristekdikti) yang berlangsung di Serpong, (1-2/2) kemarin. Rakernas tersebut dibuka oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. Di hadapan Kepala LPNK dan Rektor Universitas Negeri seluruh Indonesia, Kalla meminta Kemenristekdikti tak hanya mengeluhkan biaya penelitian nasional minim untuk penelitian, melainkan memanfaatkan dana yang ada untuk berinovasi.

“Hasil riset yang perlu dikembangkan adalah mengenai kearifan lokal dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,” imbau Kalla. Pada kesempatan tersebut, Kalla mengunjungi booth bidang pangan LIPI yang memamerkan Padi Gogo, Pupuk Organik Hayati (POH), Asap Cair dan olahan makanan dari Jawawut.

“Hasil riset LIPI dalam bidang pangan telah siap untuk dimanfaatkan masyarakat seperti POH, Padi Gogo, dan Jawawut yang merupakan bahan yang mudah ditemukan di masyarakat,” tutur Peneliti LIPI Dr. Enung Sri Mulyaningsih kepada Wapres yang disaksikan oleh Menko Kebudayaan dan Kemanusiaan, Menristekdikti, dan Ka LIPI.

“Manfaatkan kearifan lokal agar hasil penelitian dan menyentuh langsung masyarakat dan jangan sulit ditemukan apabila masyarakat membutuhkannya,” ujar Kalla menanggapi.

Sebagai informasi, Penyelenggaraan rakernas ini adalah kali pertama dilakukan sejak Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi digabung. Rakernas ini bertujuan membangun daya saing bangsa serta dapat dilakukan identifikasi strategi dan praktek dalam pengelolaan perguruan tinggi dan lembaga Litbang sehingga lebih bermutu.

Mendukung tujuan Rakernas tersebut, Kabag Humas LIPI, Isrard menyatakan bahwa pameran yang dilaksankan dalam rangka Rakernas merupakan kegiatan pendukung yang sangat baik untuk menjalin kerjasama dalam bidang penelitian antara LIPI dan Perguruan Tinggi. (kam/ ed: dee)

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan bekerja sama dengan Hans Seidel Foundation, mengadakan kegiatan Bedah Buku Memahami Perancangan Peraturan, hari Rabu (27/1) di Hotel J.S. Luwansa, Rasuna Said Kuningan Jakarta, Kegiatan ini dilaksanakan berkaitan penyempurnaan Buku Panduan Memahami Perancangan Peraturan Daerah.

Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, Yasonna Laoli, dalam arahannya menekankan, dalam menjalankan Pemerintahan Daerah diperlukan perangkat Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam menyelenggarakan otonomi daerah, sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat, serta kekhasan dari daerah tersebut. “Namun, pembentukan Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah harus berpedoman pada hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Widodo Ekatjahjana menyampaikan bahwa Buku Panduan Memahami Perancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi pedoman bagi para Perancang Perundang-undangan dalam merancang Peraturan Daerah sekaligus membantu meningkatkan kompetensi mereka di daerah. “Saya berharap selanjutnya akan lahir Peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah, berdaya guna, dan berhasil guna serta dapat menjadi instrumen hukum bagi legitimasi pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan,” ujarnya.

Turut hadir dalam Acara tersebut Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Jawa Tengah, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Walikota Surabaya, serta para pejabat tinggi Utama dan Madya dari kementerian dan lembaga. (jkw/BKHH)

Pemeringkatan Kementerian/ Lembaga/ Daerah dalam memberikan pelayanan melalui system Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menarik perhatian tersendiri bagi media. Minggu lalu, PR Indonesia Magz, sebuah majalah bulanan yang dikelola Serikat Perusahaan Pers (SPS) mewawancarai Kepala Biro Kerja Sama, Hukum dan Humas Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (BKHH-LIPI) Nur Tri Aries Suestiningtyas. Berikut ini hasil wawancara yang berhasil disusun oleh reporter website bkhh.lipindonesia.com

Jum’at (22/1) siang, di ruang kerjanya, Nur menerima PR Indonesia Magz dengan ramah. Setelah mengetahui tujuan wawancara, percakapan dibuka dengan informasi dari Nur bahwa institusi pemerintah yang pertama kali menjalankan keterbukaan informasi publik secara online (KIP-Online) adalah LIPI.

Selanjutnya, Nur bercerita, LIPI menindaklanjuti dengan membuat Peraturan Kepala LIPI mengenai Standar Layanan Publik. “Keberhasilan LIPI berada di posisi 10 KIP kemarin didukung oleh banyak pihak internal. Satuan kerja lingkungan LIPI bergerak, Reformasi Birokrasi juga menunjang, portal kerja sama, e-layanan, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), serta adanya struktur Bidang Diseminasi di beberapa satuan kerja LIPI,” papar Nur.

Nur menjelaskan, awalnya manajemen internal untuk wilayah bebas korupsi memilih 10 dan menyeleksi 4 satker, salah satunya BKHH. ”Kami menjalankan KIP adalah kewajiban, nothing to lose. Kami hanya berusaha bekerja dengan baik. Kaget juga ketika dikabari bahwa kami ada di peringkat 10 besar. Itu membanggakan,” ungkapnya bangga.

“Era RB sangat mendukung perubahan. Ditambah komitmen pimpinan, tanpa itu kami tidak mungkin berhasil mendapatkannya,” terang wanita berhijab peach itu bersemangat. Ia juga mengatakan bahwa dalam pengelolaan KIP, kelalaian satker dalam menjawab/ merespon akan berdampak pada institusi. Berdasarkan pengamatanya, publik banyak bertanya tentang program, kegiatan, keuangan, dokumentasi, dan informasi layanan lainnya melalui KIP Online LIPI.

Kehumasan di LIPI

“Kehumasan di LIPI punya karakter. Kami membina masyarakat untuk mencintai ilmu pengetahuan dan mengenal dunia penelitian,” tutur Nur dengan mimik serius. Ia menyebutkan, capaian program unggulan LIPI bidang kehumasan salah satunya adalah event Indonesia Science Expo 2015, yang merupakan perkembangan dari LIPI Expo.

Capaian lain yang disebutkannya adalah kegiatan Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional (Kipnas) yang digelar 5 tahunan. “Saat ini LIPI terus meningkatkan layanannya dan melakukan media visit agar lebih dekat dengan media,” ungkap pejabat yang berpengalaman di bidang Hubungan Internasional itu.

Tahun ini, menurut Nur, LIPI akan mematangkan Pedoman Diseminasi untuk merespon terbentuknya Bidang Diseminasi. Kami juga melakukan engagement dengan mitra untuk mencapai/ melebihi target. “Mitra kami di antaranya British Council, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Media, dll,” sebutnya.

Menurut Nur, sejauh ini Tim LIPI sudah bekerja baik, namun kami terus melakukan evaluasi khususnya untuk strategi komunikasi. Hasil evaluasi di antaranya adalah mengenai perencanaan yang harus dibenahi dan optimalisasi Pranata Humas di satuan kerja. Saat ini juga sedang dilakukan kajian terkait eselonisasi di Bagian Humas.

Di akhir wawancara, Nur menyebutkan harapannya agar ada pendanaan yang cukup untuk program kehumasan harus memasyarakatkan ilmu pengetahuan, hasil riset LIPI. Ia juga berharap publiaksi mealalui media elektronik semakin banyak karena menurutnya masyarakat Indonesia sebagian besar suka menonton TV. “Semoga media elektronik, khususnya TV, lebih banyak yang mempopulerkan science,” pungkasnya. (dee)

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) akan segera memiliki website baru pada awal tahun 2016 dengan konsep corporate identity, simplicity, and user experience. Sebagai salah satu upaya mendorong keterbukaan informasi publik dan membangun citra positif korporat LIPI di masyarakat. “LIPI memasuki fase baru agar tetap menjadi acuan riset nasional,” jelas Kepala Biro Kerjasama, Hukum, dan Humas (BKHH) LIPI Nur Tri Aries Suestiningtyas,MA dalam workshop “Redesain Website LIPI” pada Rabu (20/1) di Bandung.

Nur mengatakan, website baru nantinya akan mengakomodir website LIPI yang lama. “Web baru akan ada riset unggulan LIPI yang diisi oleh per kedeputian. Tujuannya adalah menyampaikan hasil riset pada masyarakat,” katanya. Nur menambahkan, untuk mencapai Keterbukaan Informasi Publik (KIP), website baru akan memuat sejumlah informasi yang diperlu diketahui oleh stakeholder seperti produk riset, layanan riset, riset unggulan dan berita foto. Selain itu, Sivitas LIPI diharapkan dapat menyumbang tulisannya tentang bidang kepakaran dimiliki dan dikaitkan dengan isu yang sedang terjadi.

Koordinasi dengan Pranata Humas

LIPI saat ini sedang berusaha membangun branding yang semakin positif di masyarakat, sehingga diperlukan kemudahan memperoleh informasi bagi media dan khalayak. “Website baru diharapkan dapat menjadi rujukan dan sumber informasi terkini tentang LIPI. Oleh karena itu, perlu koordinasi dengan pranata humas LIPI di setiap satker agar konten website dapat selalu update,” lanjut Nur yang juga sebagai Pembina kelompok Fungsional Pranata Humas LIPI

Selain menyampaikan informasi bermanfaat kepada stakeholder dan masyarakat, website juga menjadi salah satu sarana mendiseminasikan hasil penelitian LIPI. “Hasil riset dan rencana riset selayaknya dapat diketahui oleh masyarakat luas agar dapat melebarkan kiprah LIPI,” pungkasnya. (lyr)