Mendukung Ekosistem Riset dan Inovasi, BRIN Siapkan Penyediaan Infrastruktur Open Platform
Kepala Badan Riset dan Inovasi (BRIN) Laksana Tri Handoko dalam sebuah wawancara media pada Sabtu (21/8) menjelaskan, mengapa kementerian yang menangani urusan riset dan teknologi kini berubah menjadi badan. Pertama, badan bersifat lebih permanen sedangkan kementrian mengikuti kabinet, sesuai masa kepresidenan. “Badan itu permanen dan apalagi ini diamanatkan di UU, khususnya di UU No.11. Sehingga ini menunjukkan politicable kepada pemerintah untuk mendukung riset dan inovasi dalam jangka panjang, sebagai bentuk dukungan negara, dukungan pemerintah terhadap riset dan inovasi dalam jangka panjang.
Kedua, badan bisa menjadi pelaksana tidak berhenti kepada kebijakan. “Itulah yang membedakan BRIN sekarang, yang memiliki jauh lebih banyak instrumen untuk mengintergrasikan sumber daya riset karena laboratorium dan prisetnya tersedia secara langsung berada di bawah BRIN. Jadi, instrumen untuk mendukung ekosistem riset dan inovasi tidak bisa hanya kebijakan, tetapi harus lebih pada fasilitasi dalam konteks sumber dayanya,” terang Handoko. Strateginya, BRIN menyediakan infrastrukturnya secara langsung dan membuatnya menjadi open platform. Selanjutnya, periset kita pun terbuka untuk diajak berkolaborasi oleh para pelaku usaha. “Kalau bentuknya kementrian, kita tidak akan bisa langsung melakukan hal seperti itu. Jadi, itulah bedanya,” ujarnya.
Secara nasional menurut Handoko, kebijakan nasional menugaskan BRIN untuk melakukan intergrasi sumber daya riset yang dimiliki oleh pemerintah. Itu sebabnya yang menjadi tugas pertama Kepala BRIN adalah melakukan intergrasi di berbagai kemeterian berlembaga, totalnya ada 48 penelitian lembaga termasuk didalamnya adalah LIPI, BPPT, BATAN, dan seterusnya, di luar universitas meskipun kami juga akan menfasilitasi kampus.
“Masalah pada periset sebenarnya selama ini sebagian besar karena ketika persediaan infrastruktur. Tentu kita tidak bisa memberikan infrastruktur ke semua pihak,” ungkap Kepala BRIN. BRIN menyediakan semua infrastruktur yang mungkin dibutuhkan oleh para periset, tetapi dibuat dalam open platfrom yang bisa diakses semuanya. “Platform tersebut sudah ada, sudah mulai dubangun sejak saya masih di LIPI. Sebenarnya platform itu dicobakan untuk skala LIPI, pada saat itu. Jadi semua infrastruktur LIPI kita jadikan open platfrom sehingga semua termasuk pelaku usaha bisa ikut memakai. Nah disitulah proses interaksi alami itu terjadi, sehingga apa yang dulu kita sudah impikan dalam konteks hilirisasi itu lebih mudah direalisasikan,” ulasnya. Sebagai contoh, ia menyebutkan Ventilator High Flow Nasal Cannula LIPI sebagai salah satu contoh yang kuat dari open platform tersebut.
Lebih lanjut Handoko menceritakan, Indonesia belajar banyak dari pengalaman sebelumnya, dari beberapa negara termasuk negara tetangga. “Sesuai arahan dari presiden juga bahwa kita harus lebih melihat pada potensi lokal kontinuitas yang kita sudah miliki, yaitu adalah sumber daya alam lokal dan keragaman lokal, termasuk keanekaragaman hayati, keanekaragaman seni budaya dan keragaman geografi. Kita diarahkan untuk memberikan minat tambah melalui intervensi iptek juga supaya apa yang sudah kita miliki itu mempunyai nilai tambah yang tinggi. Jadi tentu kita tidak meninggalkan upaya kita mengejar ketertinggalan teknologi yang advans seperti pesawat, roket, dan itu juga tetap kita dukung,” tuturnya. Setidaknya, ia menambahkan, untuk jangka pendek ini BRIN akan lebih memfokuskan pada bagaimana riset-riset yang bisa memberikan intervensi yang nyata. Tujuannya sebagai upaya pada peningkatan nilai tambah dari sumber daya alam lokal dan keanekaragaman hayati Indonesia.
Dari sisi ekonomi dan pembangunan, para periset BRIN diharapkan berkontribusi untuk ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru. “Jadi digital green blue economy, karena kasusnya sumber daya alam lokal dan keanekaragaman yang sudah kita miliki,” tegasnya. BRIN sebagai lembaga yang berupaya meningkatkan partisipasi dan kontribusi pelaku usaha dan industri itu supaya mereka bisa masuk dunia riset. “Kunci utama selama ini, riset di negara kita terlalu didominasi kepada pemerintah, 80% itu pemerintah itu yang harus kita balik secepatnya seperti standar UNESCO dan di berbagai negara lain. Itu bisa kita lakukan dengan menfasilitasi industri memudahkan mereka untuk masuk ke penelitian dan pengembangan, untuk mengembangkan product development,” jelas Handoko. “Kalau mereka maju, ya produk kita ikut maju. Karena yang memajukan ekonomi sebenarnya industri para pelaku usaha itu. Jadi kami ada karena mensupport mereka,” tandasnya. (drs)
Sumber : Humas LIPI
Sivitas Terkait : Yani Ruhyani
Kedua, badan bisa menjadi pelaksana tidak berhenti kepada kebijakan. “Itulah yang membedakan BRIN sekarang, yang memiliki jauh lebih banyak instrumen untuk mengintergrasikan sumber daya riset karena laboratorium dan prisetnya tersedia secara langsung berada di bawah BRIN. Jadi, instrumen untuk mendukung ekosistem riset dan inovasi tidak bisa hanya kebijakan, tetapi harus lebih pada fasilitasi dalam konteks sumber dayanya,” terang Handoko. Strateginya, BRIN menyediakan infrastrukturnya secara langsung dan membuatnya menjadi open platform. Selanjutnya, periset kita pun terbuka untuk diajak berkolaborasi oleh para pelaku usaha. “Kalau bentuknya kementrian, kita tidak akan bisa langsung melakukan hal seperti itu. Jadi, itulah bedanya,” ujarnya.
Secara nasional menurut Handoko, kebijakan nasional menugaskan BRIN untuk melakukan intergrasi sumber daya riset yang dimiliki oleh pemerintah. Itu sebabnya yang menjadi tugas pertama Kepala BRIN adalah melakukan intergrasi di berbagai kemeterian berlembaga, totalnya ada 48 penelitian lembaga termasuk didalamnya adalah LIPI, BPPT, BATAN, dan seterusnya, di luar universitas meskipun kami juga akan menfasilitasi kampus.
“Masalah pada periset sebenarnya selama ini sebagian besar karena ketika persediaan infrastruktur. Tentu kita tidak bisa memberikan infrastruktur ke semua pihak,” ungkap Kepala BRIN. BRIN menyediakan semua infrastruktur yang mungkin dibutuhkan oleh para periset, tetapi dibuat dalam open platfrom yang bisa diakses semuanya. “Platform tersebut sudah ada, sudah mulai dubangun sejak saya masih di LIPI. Sebenarnya platform itu dicobakan untuk skala LIPI, pada saat itu. Jadi semua infrastruktur LIPI kita jadikan open platfrom sehingga semua termasuk pelaku usaha bisa ikut memakai. Nah disitulah proses interaksi alami itu terjadi, sehingga apa yang dulu kita sudah impikan dalam konteks hilirisasi itu lebih mudah direalisasikan,” ulasnya. Sebagai contoh, ia menyebutkan Ventilator High Flow Nasal Cannula LIPI sebagai salah satu contoh yang kuat dari open platform tersebut.
Lebih lanjut Handoko menceritakan, Indonesia belajar banyak dari pengalaman sebelumnya, dari beberapa negara termasuk negara tetangga. “Sesuai arahan dari presiden juga bahwa kita harus lebih melihat pada potensi lokal kontinuitas yang kita sudah miliki, yaitu adalah sumber daya alam lokal dan keragaman lokal, termasuk keanekaragaman hayati, keanekaragaman seni budaya dan keragaman geografi. Kita diarahkan untuk memberikan minat tambah melalui intervensi iptek juga supaya apa yang sudah kita miliki itu mempunyai nilai tambah yang tinggi. Jadi tentu kita tidak meninggalkan upaya kita mengejar ketertinggalan teknologi yang advans seperti pesawat, roket, dan itu juga tetap kita dukung,” tuturnya. Setidaknya, ia menambahkan, untuk jangka pendek ini BRIN akan lebih memfokuskan pada bagaimana riset-riset yang bisa memberikan intervensi yang nyata. Tujuannya sebagai upaya pada peningkatan nilai tambah dari sumber daya alam lokal dan keanekaragaman hayati Indonesia.
Dari sisi ekonomi dan pembangunan, para periset BRIN diharapkan berkontribusi untuk ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru. “Jadi digital green blue economy, karena kasusnya sumber daya alam lokal dan keanekaragaman yang sudah kita miliki,” tegasnya. BRIN sebagai lembaga yang berupaya meningkatkan partisipasi dan kontribusi pelaku usaha dan industri itu supaya mereka bisa masuk dunia riset. “Kunci utama selama ini, riset di negara kita terlalu didominasi kepada pemerintah, 80% itu pemerintah itu yang harus kita balik secepatnya seperti standar UNESCO dan di berbagai negara lain. Itu bisa kita lakukan dengan menfasilitasi industri memudahkan mereka untuk masuk ke penelitian dan pengembangan, untuk mengembangkan product development,” jelas Handoko. “Kalau mereka maju, ya produk kita ikut maju. Karena yang memajukan ekonomi sebenarnya industri para pelaku usaha itu. Jadi kami ada karena mensupport mereka,” tandasnya. (drs)
Sumber : Humas LIPI
Sivitas Terkait : Yani Ruhyani